Epidemi HIV/Aids ‘bencana dunia’

Epidemi HIV/Aids ‘bencana dunia’

Banyak penderita tidak menerima perhatian yang diperlukan
Banyak penderita tidak menerima perhatian yang diperlukan

Epidemi Aids berkembang begitu parah di beberapa negara, sehingga seyogyanya digolongkan sebagai bencana, kata Palang Merah dan Bulan Sabit Merah (IFRC).

Krisis tersebut memenuhi definisi bencana sebagai kejadian di luar kemampuan menghadapi oelh satu masyarakat, kata IFRC.

Laporan tahunan IFRC mengenai bencana dunia biasanya berkonsentrasi pada bencana alam tertentu, seperti gempa bumi.

Laporan IFRC menyebutkan, sebagian dana yang dikeluarkan untuk Aids tidak mencapai mereka yang memerlukan.

Tahun ini, Federasi Masyarakat Palang Merah Internasional dan Bulan Sabit Merah menyimpang dari tradisi laporan bencana dunianya, dan berfokus pada yang kondisi yang dikatakan sebagai salah satu masalah jangka panjang dan kompleks yang menghadang dunia: epidemi HIV/Aids.

‘Pilihan lebih mudah’

Menurut standar apa pun, epidemi ini merupakan bencana global: 25 korban meninggal, 33 juta orang hidup dengan mengidap HIV/Aids, dan 7,000 infeksi baru setiap hari.

IFRC mendapati tanggapan dunia tidak memadai.

Mungkin ada miliar dollar dibelanjakan untuk memerangi Aids, namun laporan IFRC memperingatkan, sebagian besar uang tadi tidak ditujukan sebagaimana mestinya dan tidak mencapai mereka yang paling memerlukan.

“Ketika sejarah HIV and Aids ditulis, saya rasa orang-orang akan mengatakan kita menuju ke pilihan-pilihan lebih mudah,” kata Dr Mukesh Kapila, wakil khusus the IFRC untuk HIV/Aids.

Pendidikan umum dan kesadaran umum telah dilakukan, kata Kapila, namun orang-orang berisiko seperti pekerja seks dan pengguna narkoba suntik sulit ditangani banyak pemerintah.

Menurut IFRC, bidang lain yang dinilai kurang ditanggapi adalah pendekatan terhadap HIV/Aids selama bencana alam atau konflik.

Faktor risiko untuk penyakit tersebut mungkin meningkat, sedangkan pada saat yang sama – dalam ketergesa-gesaan untuk menyampaikanh bantuan darurat – kebutuhan para pasien HIV/Aids mungkin terlupakan.

di kutip dari : http://www.bbc.co.uk/indonesian/news/story/2008/06/080626_aidsepidemic.shtml

Leave a comment »

UNDANG-UNDANG NO. 24 tahun 2007 ttg PENANGGULANGAN BENCANA

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 24 TAHUN 2007
TENTANG
PENANGGULANGAN BENCANA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Menimbang : a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia bertanggung
jawab melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh
tumpah darah Indonesia dengan tujuan untuk memberikan
perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan
termasuk perlindungan atas bencana, dalam rangka
mewujudkan kesejahteraan umum yang berlandaskan
Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. bahwa wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki
kondisi geografis, geologis, hidrologis, dan demografis yang
memungkinkan terjadinya bencana, baik yang disebabkan
oleh faktor alam, faktor nonalam maupun faktor manusia
yang menyebabkan timbulnya korban jiwa manusia,
kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak
psikologis yang dalam keadaan tertentu dapat menghambat
pembangunan nasional;
c. bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai
penanggulangan bencana yang ada belum dapat dijadikan
landasan hukum yang kuat dan menyeluruh serta tidak
sesuai dengan perkembangan keadaan masyarakat dan
kebutuhan bangsa Indonesia sehingga menghambat upaya
penanggulangan bencana secara terencana, terkoordinasi,
dan terpadu;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk
Undang-Undang tentang Penanggulangan Bencana;
Mengingat : Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
Dengan…………
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 2 -
-salinan-
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:
Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PENANGGULANGAN BENCANA
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan:
1. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang
mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan
masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam
dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga
mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan
lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
2. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh
peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh
alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung
meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah
longsor.
3. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh
peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara
lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan
wabah penyakit.
4. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh
peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh
manusia yang meliputi konflik sosial antarkelompok atau
antarkomunitas masyarakat, dan teror.
5. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah
serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan
pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan
pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.
6.Kegiatan…………
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 3 -
-salinan-
6. Kegiatan pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan
yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan
dan/atau mengurangi ancaman bencana.
7. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan
untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian
serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
8. Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian
peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang
kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh
lembaga yang berwenang.
9. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko
bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun
penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi
ancaman bencana.
10. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang
dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk
menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi
kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda,
pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan
pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan
sarana.
11. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek
pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang
memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran
utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar
semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat
pada wilayah pascabencana.
12. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua
prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah
pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun
masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan
berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya,
tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran
serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan
bermasyarakat pada wilayah pascabencana.
13. Ancaman bencana adalah suatu kejadian atau peristiwa
yang bisa menimbulkan bencana.
14.Rawan…………
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 4 -
-salinan-
14. Rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis,
biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya,
politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk
jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan
mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi
kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya
tertentu.
15. Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk
mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup
yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali
kelembagaan, prasarana, dan sarana dengan melakukan
upaya rehabilitasi.
16. Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang
dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko
bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana
maupun kerentanan pihak yang terancam bencana.
17. Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan
akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu
tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa
terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau
kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
18. Bantuan darurat bencana adalah upaya memberikan
bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat
keadaan darurat.
19. Status keadaan darurat bencana adalah suatu keadaan
yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk jangka waktu
tertentu atas dasar rekomendasi Badan yang diberi tugas
untuk menanggulangi bencana.
20. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa
atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka
waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.
21. Setiap orang adalah orang perseorangan, kelompok orang,
dan/atau badan hukum.
22. Korban bencana adalah orang atau sekelompok orang yang
menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
23. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah
Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
24.Pemerintah…………
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 5 -
-salinan-
24. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati/walikota, atau
perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah.
25. Lembaga usaha adalah setiap badan hukum yang dapat
berbentuk badan usaha milik negara, badan usaha milik
daerah, koperasi, atau swasta yang didirikan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang
menjalankan jenis usaha tetap dan terus menerus yang
bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia.
26. Lembaga internasional adalah organisasi yang berada dalam
lingkup struktur organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa
atau yang menjalankan tugas mewakili Perserikatan
Bangsa-Bangsa atau organisasi internasional lainnya dan
lembaga asing nonpemerintah dari negara lain di luar
Perserikatan Bangsa-Bangsa.
BAB II
LANDASAN, ASAS, DAN TUJUAN
Pasal 2
Penanggulangan bencana berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Pasal 3
(1) Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 berasaskan:
a. kemanusiaan;
b. keadilan;
c. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
d. keseimbangan, keselarasan, dan keserasian;
e. ketertiban dan kepastian hukum;
f. kebersamaan;
g. kelestarian lingkungan hidup; dan
h. ilmu pengetahuan dan teknologi.
(2) Prinsip-prinsip dalam penanggulangan bencana
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, yaitu:
a. cepat dan tepat;
b. prioritas;
c.koordinasi…………
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 6 -
-salinanc.
koordinasi dan keterpaduan;
d. berdaya guna dan berhasil guna;
e. transparansi dan akuntabilitas;
f. kemitraan;
g. pemberdayaan;
h. nondiskriminatif; dan
i. nonproletisi.
Pasal 4
Penanggulangan bencana bertujuan untuk:
a. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari
ancaman bencana;
b. menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang sudah
ada;
c. menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana
secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh;
d. menghargai budaya lokal;
e. membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta;
f. mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan, dan
kedermawanan; dan
g. menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat,
berbangsa, dan bernegara.
BAB III
TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG
Pasal 5
Pemerintah dan pemerintah daerah menjadi penanggung jawab
dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
Pasal 6
Tanggung jawab Pemerintah dalam penyelenggaraan
penanggulangan bencana meliputi:
a. pengurangan risiko bencana dan pemaduan pengurangan
risiko bencana dengan program pembangunan;
b.perlindungan…………
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 7 -
-salinanb.
perlindungan masyarakat dari dampak bencana;
c. penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi
yang terkena bencana secara adil dan sesuai dengan
standar pelayanan minimum;
d. pemulihan kondisi dari dampak bencana;
e. pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang memadai;
f. pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam
bentuk dana siap pakai; dan
g. pemeliharaan arsip/dokumen otentik dan kredibel dari
ancaman dan dampak bencana.
Pasal 7
(1) Wewenang Pemerintah dalam penyelenggaraan penanggulangan
bencana meliputi:
a. penetapan kebijakan penanggulangan bencana selaras
dengan kebijakan pembangunan nasional;
b. pembuatan perencanaan pembangunan yang
memasukkan unsur-unsur kebijakan penanggulangan
bencana;
c. penetapan status dan tingkatan bencana nasional dan
daerah;
d. penentuan kebijakan kerja sama dalam penanggulangan
bencana dengan negara lain, badan-badan, atau pihakpihak
internasional lain;
e. perumusan kebijakan tentang penggunaan teknologi
yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya
bencana;
f. perumusan kebijakan mencegah penguasaan dan
pengurasan sumber daya alam yang melebihi
kemampuan alam untuk melakukan pemulihan; dan
g. pengendalian pengumpulan dan penyaluran uang atau
barang yang berskala nasional.
(2) Penetapan status dan tingkat bencana nasional dan daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memuat
indikator yang meliputi:
a. jumlah korban;
b. kerugian harta benda;
c. kerusakan prasarana dan sarana;
d. cakupan luas wilayah yang terkena bencana; dan
e. dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan.
(3)Ketentuan…………
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 8 -
-salinan-
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan status dan
tingkatan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diatur dengan Peraturan Presiden.
Pasal 8
Tanggung jawab pemerintah daerah dalam penyelenggaraan
penanggulangan bencana meliputi:
a. penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi
yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan
minimum;
b. perlindungan masyarakat dari dampak bencana;
c. pengurangan risiko bencana dan pemaduan pengurangan
risiko bencana dengan program pembangunan; dan
d. pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang memadai.
Pasal 9
Wewenang pemerintah daerah dalam penyelenggaraan
penanggulangan bencana meliputi:
a. penetapan kebijakan penanggulangan bencana pada
wilayahnya selaras dengan kebijakan pembangunan daerah;
b. pembuatan perencanaan pembangunan yang memasukkan
unsur-unsur kebijakan penanggulangan bencana;
c. pelaksanaan kebijakan kerja sama dalam penanggulangan
bencana dengan provinsi dan/atau kabupaten/kota lain;
d. pengaturan penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai
sumber ancaman atau bahaya bencana pada wilayahnya;
e. perumusan kebijakan pencegahan penguasaan dan
pengurasan sumber daya alam yang melebihi kemampuan
alam pada wilayahnya; dan
f. pengendalian pengumpulan dan penyaluran uang atau
barang yang berskala provinsi, kabupaten/kota.
BAB IV……….…
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 9 -
-salinan-
BAB IV
KELEMBAGAAN
Bagian Kesatu
Badan Nasional Penanggulangan Bencana
Pasal 10
(1) Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
membentuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
(2) Badan Nasional Penanggulangan Bencana sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) merupakan Lembaga Pemerintah
Nondepartemen setingkat menteri.
Pasal 11
Badan Nasional Penanggulangan Bencana sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) terdiri atas unsur:
a. pengarah penanggulangan bencana; dan
b. pelaksana penanggulangan bencana.
Pasal 12
Badan Nasional Penanggulangan Bencana mempunyai tugas:
a. memberikan pedoman dan pengarahan terhadap usaha
penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan
bencana, penanganan tanggap darurat, rehabilitasi, dan
rekonstruksi secara adil dan setara;
b. menetapkan standardisasi dan kebutuhan penyelenggaraan
penanggulangan bencana berdasarkan Peraturan
Perundang-undangan;
c. menyampaikan informasi kegiatan kepada masyarakat;
d. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana
kepada Presiden setiap sebulan sekali dalam kondisi normal
dan pada setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
e. menggunakan dan mempertanggungjawabkan
sumbangan/bantuan nasional dan internasional;
f. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang
diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
g.melaksanakan…………
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 10 -
-salinang.
melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan Peraturan
Perundang-undangan; dan
h. menyusun pedoman pembentukan Badan Penanggulangan
Bencana Daerah.
Pasal 13
Badan Nasional Penanggulangan Bencana mempunyai fungsi
meliputi:
a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan
bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak
cepat dan tepat serta efektif dan efisien; dan
b. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan
bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh.
Pasal 14
(1) Unsur pengarah penanggulangan bencana sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 11 huruf a mempunyai fungsi:
a. merumuskan konsep kebijakan penanggulangan
bencana nasional;
b. memantau; dan
c. mengevaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan
bencana.
(2) Keanggotaan unsur pengarah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) terdiri atas:
a. pejabat pemerintah terkait; dan
b. anggota masyarakat profesional.
(3) Keanggotaan unsur pengarah sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf b dipilih melalui uji kepatutan yang
dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia.
Pasal 15
(1) Pembentukan unsur pelaksana penanggulangan bencana
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b merupakan
kewenangan Pemerintah.
(2) Unsur pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mempunyai fungsi koordinasi, komando, dan pelaksana
dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
(3)Keanggotaan…………
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 11 -
-salinan-
(3) Keanggotaan unsur pelaksana sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) terdiri atas tenaga profesional dan ahli.
Pasal 16
Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
13 huruf b, unsur pelaksana penanggulangan bencana
mempunyai tugas secara terintegrasi yang meliputi:
a. prabencana;
b. saat tanggap darurat; dan
c. pascabencana.
Pasal 17
Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, fungsi, tugas,
struktur organisasi, dan tata kerja Badan Nasional
Penanggulangan Bencana diatur dengan Peraturan Presiden.
Bagian Kedua
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Pasal 18
(1) Pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
(2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. badan pada tingkat provinsi dipimpin oleh seorang
pejabat setingkat di bawah gubernur atau setingkat
eselon Ib;dan
b. badan pada tingkat kabupaten/kota dipimpin oleh
seorang pejabat setingkat di bawah bupati/walikota atau
setingkat eselon IIa.
Pasal 19
(1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri atas unsur:
a. pengarah penanggulangan bencana; dan
b. pelaksana penanggulangan bencana.
(2) Pembentukan…………
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 12 -
-salinan-
(2) Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui
koordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan
Bencana.
Pasal 20
Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai fungsi:
a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan
bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak
cepat dan tepat, efektif dan efisien; serta
b. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana
secara terencana, terpadu, dan menyeluruh.
Pasal 21
Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas:
a. menetapkan pedoman dan pengarahan sesuai dengan
kebijakan pemerintah daerah dan Badan Nasional
Penanggulangan Bencana terhadap usaha penanggulangan
bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan
darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan
setara;
b. menetapkan standardisasi serta kebutuhan
penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan
Peraturan Perundang-undangan;
c. menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan
bencana;
d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan
bencana;
e. melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana
pada wilayahnya;
f. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana
kepada kepala daerah setiap sebulan sekali dalam kondisi
normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
g. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan
barang;
h. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang
diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
dan
i.melaksanakan…………
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 13 -
-salinani.
melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan Peraturan
Perundang-undangan.
Pasal 22
(1) Unsur pengarah penanggulangan bencana daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a
mempunyai fungsi:
a. menyusun konsep pelaksanaan kebijakan
penanggulangan bencana daerah;
b. memantau; dan
c. mengevaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan
bencana daerah.
(2) Keanggotaan unsur pengarah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) terdiri atas:
a. pejabat pemerintah daerah terkait; dan
b. anggota masyarakat profesional dan ahli.
(3) Keanggotaan unsur pengarah sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf b dipilih melalui uji kepatutan yang
dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Pasal 23
(1) Pembentukan unsur pelaksana penanggulangan bencana
daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1)
huruf b merupakan kewenangan pemerintah daerah.
(2) Unsur pelaksana penanggulangan bencana daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
a. koordinasi;
b. komando; dan
c. pelaksana dalam penyelenggaraan penanggulangan
bencana pada wilayahnya.
(3) Keanggotaan unsur pelaksana penanggulangan bencana
daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas
tenaga profesional dan ahli.
Pasal 24
Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
23 ayat (2), unsur pelaksana penanggulangan bencana daerah
mempunyai tugas secara terintegrasi yang meliputi:
a. prabencana;
b.saat…………
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 14 -
-salinanb.
saat tanggap darurat;dan
c. pascabencana.
Pasal 25
Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, fungsi, tugas,
struktur organisasi, dan tata kerja Badan Penanggulangan
Bencana Daerah diatur dengan Peraturan Daerah.
BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT
Bagian Kesatu
Hak Masyarakat
Pasal 26
(1) Setiap orang berhak:
a. mendapatkan perlindungan sosial dan rasa aman,
khususnya bagi kelompok masyarakat rentan bencana;
b. mendapatkan pendidikan, pelatihan, dan ketrampilan
dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
c. mendapatkan informasi secara tertulis dan/atau lisan
tentang kebijakan penanggulangan bencana.
d. berperan serta dalam perencanaan, pengoperasian, dan
pemeliharaan program penyediaan bantuan pelayanan
kesehatan termasuk dukungan psikososial;
e. berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terhadap
kegiatan penanggulangan bencana, khususnya yang
berkaitan dengan diri dan komunitasnya; dan
f. melakukan pengawasan sesuai dengan mekanisme yang
diatur atas pelaksanaan penanggulangan bencana.
(2) Setiap orang yang terkena bencana berhak mendapatkan
bantuan pemenuhan kebutuhan dasar.
(3) Setiap orang berhak untuk memperoleh ganti kerugian
karena terkena bencana yang disebabkan oleh kegagalan
konstruksi.
Bagian Kedua…………
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 15 -
-salinan-
Bagian Kedua
Kewajiban Masyarakat
Pasal 27
Setiap orang berkewajiban:
a. menjaga kehidupan sosial masyarakat yang harmonis,
memelihara keseimbangan, keserasian, keselarasan, dan
kelestarian fungsi lingkungan hidup;
b. melakukan kegiatan penanggulangan bencana; dan
c. memberikan informasi yang benar kepada publik tentang
penanggulangan bencana.
BAB VI
PERAN LEMBAGA USAHA
DAN LEMBAGA INTERNASIONAL
Bagian Kesatu
Peran Lembaga Usaha
Pasal 28
Lembaga usaha mendapatkan kesempatan dalam
penyelenggaraan penanggulangan bencana, baik secara
tersendiri maupun secara bersama dengan pihak lain.
Pasal 29
(1) Lembaga usaha menyesuaikan kegiatannya dengan
kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana.
(2) Lembaga usaha berkewajiban menyampaikan laporan
kepada pemerintah dan/atau badan yang diberi tugas
melakukan penanggulangan bencana serta
menginformasikannya kepada publik secara transparan.
(3) Lembaga usaha berkewajiban mengindahkan prinsip
kemanusiaan dalam melaksanakan fungsi ekonominya
dalam penanggulangan bencana.
Bagian Kedua…………
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 16 -
-salinan-
Bagian Kedua
Peran Lembaga Internasional
Pasal 30
(1) Lembaga internasional dan lembaga asing nonpemerintah
dapat ikut serta dalam kegiatan penanggulangan bencana
dan mendapat jaminan perlindungan dari Pemerintah
terhadap para pekerjanya.
(2) Lembaga internasional dan lembaga asing nonpemerintah
dalam melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan
secara sendiri-sendiri, bersama-sama, dan/atau bersama
dengan mitra kerja dari Indonesia dengan memperhatikan
latar belakang sosial, budaya, dan agama masyarakat
setempat.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kegiatan
penanggulangan bencana oleh lembaga internasional dan
lembaga asing nonpemerintah diatur dengan Peraturan
Pemerintah.
BAB VII
PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN
BENCANA
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 31
Penyelenggaraan penanggulangan bencana dilaksanakan
berdasarkan 4 (empat) aspek meliputi:
a. sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat;
b. kelestarian lingkungan hidup;
c. kemanfaatan dan efektivitas; dan
d. lingkup luas wilayah.
Pasal 32…………
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 17 -
-salinan-
Pasal 32
(1) Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana,
Pemerintah dapat:
a. menetapkan daerah rawan bencana menjadi daerah
terlarang untuk pemukiman;dan/atau
b. mencabut atau mengurangi sebagian atau seluruh hak
kepemilikan setiap orang atas suatu benda sesuai
dengan Peraturan Perundang-undangan.
(2) Setiap orang yang hak kepemilikannya dicabut atau
dikurangi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
berhak mendapat ganti rugi sesuai dengan Peraturan
Perundang-undangan.
Bagian Kedua
Tahapan
Pasal 33
Penyelenggaraan penanggulangan bencana terdiri atas 3 (tiga)
tahap meliputi:
a. prabencana;
b. saat tanggap darurat; dan
c. pascabencana.
Paragraf Kesatu
Prabencana
Pasal 34
Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahapan
prabencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a
meliputi:
a. dalam situasi tidak terjadi bencana; dan
b. dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana.
Pasal 35…
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 18 -
-salinan-
Pasal 35
Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi tidak
terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a
meliputi:
a. perencanaan penanggulangan bencana;
b. pengurangan risiko bencana;
c. pencegahan;
d. pemaduan dalam perencanaan pembangunan;
e. persyaratan analisis risiko bencana;
f. pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang;
g. pendidikan dan pelatihan; dan
h. persyaratan standar teknis penanggulangan bencana.
Pasal 36
(1) Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 35 huruf a ditetapkan oleh
Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan
kewenangannya.
(2) Penyusunan perencanaan penanggulangan bencana
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh
Badan.
(3) Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyusunan data
tentang risiko bencana pada suatu wilayah dalam waktu
tertentu berdasarkan dokumen resmi yang berisi program
kegiatan penanggulangan bencana.
(4) Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. pengenalan dan pengkajian ancaman bencana;
b. pemahaman tentang kerentanan masyarakat;
c. analisis kemungkinan dampak bencana;
d. pilihan tindakan pengurangan risiko bencana;
e. penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan
dampak bencana; dan
f. alokasi tugas, kewenangan, dan sumber daya yang
tersedia.
(5) Pemerintah …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 19 -
-salinan-
(5) Pemerintah dan pemerintah daerah dalam waktu tertentu
meninjau dokumen perencanaan penanggulangan bencana
secara berkala.
(6) Dalam usaha menyelaraskan kegiatan perencanaan
penanggulangan bencana, Pemerintah dan pemerintah
daerah dapat mewajibkan pelaku penanggulangan bencana
untuk melaksanakan perencanaan penanggulangan
bencana.
Pasal 37
(1) Pengurangan risiko bencana sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 35 huruf b dilakukan untuk mengurangi dampak
buruk yang mungkin timbul, terutama dilakukan dalam
situasi sedang tidak terjadi bencana.
(2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. pengenalan dan pemantauan risiko bencana;
b. perencanaan partisipatif penanggulangan bencana;
c. pengembangan budaya sadar bencana;
d. peningkatan komitmen terhadap pelaku penanggulangan
bencana; dan
e. penerapan upaya fisik, nonfisik, dan pengaturan
penanggulangan bencana.
Pasal 38
Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c
meliputi:
a. identifikasi dan pengenalan secara pasti terhadap sumber
bahaya atau ancaman bencana;
b. kontrol terhadap penguasaan dan pengelolaan sumber daya
alam yang secara tiba-tiba dan/atau berangsur berpotensi
menjadi sumber bahaya bencana;
c. pemantauan penggunaan teknologi yang secara tiba-tiba
dan/atau berangsur berpotensi menjadi sumber ancaman
atau bahaya bencana;
d. penataan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
e. penguatan ketahanan sosial masyarakat.
Pasal 39…
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 20 -
-salinan-
Pasal 39
Pemaduan penanggulangan bencana dalam perencanaan
pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf d
dilakukan dengan cara mencantumkan unsur-unsur rencana
penanggulangan bencana ke dalam rencana pembangunan pusat
dan daerah.
Pasal 40
(1) Rencana penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 36 ayat (3) ditinjau secara berkala.
(2) Penyusunan rencana penanggulangan bencana
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh
Badan.
(3) Setiap kegiatan pembangunan yang mempunyai risiko tinggi
yang menimbulkan bencana dilengkapi dengan analisis
risiko bencana sebagai bagian dari usaha penanggulangan
bencana sesuai dengan kewenangannya.
Pasal 41
(1) Persyaratan analisis risiko bencana sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 35 huruf e disusun dan ditetapkan oleh Badan
Nasional Penanggulangan Bencana.
(2) Pemenuhan syarat analisis risiko bencana sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditunjukkan dalam dokumen yang
disahkan oleh pejabat pemerintah sesuai dengan Peraturan
Perundang-undangan.
(3) Badan Nasional Penanggulangan Bencana melakukan
pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan analisis risiko
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Pasal 42
(1) Pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf f dilakukan
untuk mengurangi risiko bencana yang mencakup
pemberlakuan peraturan tentang penataan ruang, standar
keselamatan, dan penerapan sanksi terhadap pelanggar.
(2) Pemerintah …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 21 -
-salinan-
(2) Pemerintah secara berkala melaksanakan pemantauan dan
evaluasi terhadap pelaksanaan tata ruang dan pemenuhan standar
keselamatan.
Pasal 43
Pendidikan, pelatihan, dan persyaratan standar teknis
penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal
35 huruf g dan h dilaksanakan dan ditetapkan oleh Pemerintah
sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
Pasal 44
Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi
terdapat potensi terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 34 huruf b meliputi:
a. kesiapsiagaan;
b. peringatan dini; dan
c. mitigasi bencana.
Pasal 45
(1) Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44
huruf a dilakukan untuk memastikan upaya yang cepat dan
tepat dalam menghadapi kejadian bencana.
(2) Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan melalui:
a. penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan
kedaruratan bencana;
b. pengorganisasian, pemasangan, dan pengujian sistem
peringatan dini;
c. penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan
kebutuhan dasar;
d. pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan, dan gladi
tentang mekanisme tanggap darurat;
e. penyiapan lokasi evakuasi;
f. penyusunan data akurat, informasi, dan pemutakhiran
prosedur tetap tanggap darurat bencana; dan
g. penyediaan dan penyiapan bahan, barang, dan peralatan
untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana.
Pasal 46…
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 22 -
-salinan-
Pasal 46
(1) Peringatan dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44
huruf b dilakukan untuk pengambilan tindakan cepat dan
tepat dalam rangka mengurangi risiko terkena bencana
serta mempersiapkan tindakan tanggap darurat.
(2) Peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan melalui:
a. pengamatan gejala bencana;
b. analisis hasil pengamatan gejala bencana;
c. pengambilan keputusan oleh pihak yang berwenang;
d. penyebarluasan informasi tentang peringatan bencana;
dan
e. pengambilan tindakan oleh masyarakat.
Pasal 47
(1) Mitigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf c
dilakukan untuk mengurangi risiko bencana bagi
masyarakat yang berada pada kawasan rawan bencana.
(2) Kegiatan mitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan melalui:
a. pelaksanaan penataan ruang;
b. pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur,
tata bangunan; dan
c. penyelenggaraan pendidikan, penyuluhan, dan pelatihan
baik secara konvensional maupun modern.
Paragraf Kedua
Tanggap Darurat
Pasal 48
Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap
darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b
meliputi:
a. pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi,
kerusakan, dan sumber daya;
b. penentuan status keadaan darurat bencana;
c. penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
d. pemenuhan …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 23 -
-salinand.
pemenuhan kebutuhan dasar;
e. perlindungan terhadap kelompok rentan; dan
f. pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.
Pasal 49
Pengkajian secara cepat dan tepat sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 48 huruf a dilakukan untuk mengidentifikasi:
a. cakupan lokasi bencana;
b. jumlah korban;
c. kerusakan prasarana dan sarana;
d. gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta
pemerintahan; dan
e. kemampuan sumber daya alam maupun buatan.
Pasal 50
(1) Dalam hal status keadaan darurat bencana ditetapkan,
Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Badan
Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai kemudahan
akses yang meliputi:
a. pengerahan sumber daya manusia;
b. pengerahan peralatan;
c. pengerahan logistik;
d. imigrasi, cukai, dan karantina;
e. perizinan;
f. pengadaan barang/jasa;
g. pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan/atau barang;
i. penyelamatan; dan
h. komando untuk memerintahkan sektor/lembaga.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kemudahan akses
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan
Peraturan Pemerintah.
Pasal 51
(1) Penetapan status darurat bencana dilaksanakan oleh
pemerintah sesuai dengan skala bencana.
(2) Penetapan…
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 24 -
-salinan-
(2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk
skala nasional dilakukan oleh Presiden, skala provinsi
dilakukan oleh gubernur, dan skala kabupaten/kota
dilakukan oleh bupati/walikota.
Pasal 52
Penyelamatan dan evakuasi korban sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 48 huruf c dilakukan dengan memberikan
pelayanan kemanusiaan yang timbul akibat bencana yang
terjadi pada suatu daerah melalui upaya:
a. pencarian dan penyelamatan korban;
b. pertolongan darurat; dan/atau
c. evakuasi korban.
Pasal 53
Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 48 huruf d meliputi bantuan penyediaan:
a. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
b. pangan;
c. sandang;
d. pelayanan kesehatan;
e. pelayanan psikososial; dan
f. penampungan dan tempat hunian.
Pasal 54
Penanganan masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana
dilakukan dengan kegiatan meliputi pendataan, penempatan
pada lokasi yang aman, dan pemenuhan kebutuhan dasar.
Pasal 55
(1) Perlindungan terhadap kelompok rentan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 48 huruf e dilakukan dengan
memberikan prioritas kepada kelompok rentan berupa
penyelamatan, evakuasi, pengamanan, pelayanan
kesehatan, dan psikososial.
(2) Kelompok …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 25 -
-salinan-
(2) Kelompok rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri atas:
a. bayi, balita, dan anak-anak;
b. ibu yang sedang mengandung atau menyusui;
c. penyandang cacat; dan
d. orang lanjut usia.
Pasal 56
Pemulihan fungsi prasarana dan sarana vital sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 48 huruf f dilakukan dengan
memperbaiki dan/atau mengganti kerusakan akibat bencana.
Paragraf Ketiga
Pascabencana
Pasal 57
Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap
pascabencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c
meliputi:
a. rehabilitasi; dan
b. rekonstruksi.
Pasal 58
(1) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a
dilakukan melalui kegiatan:
a perbaikan lingkungan daerah bencana;
b. perbaikan prasarana dan sarana umum;
c. pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
d. pemulihan sosial psikologis;
e. pelayanan kesehatan;
f. rekonsiliasi dan resolusi konflik;
g. pemulihan sosial ekonomi budaya;
i. pemulihan keamanan dan ketertiban;
j. pemulihan fungsi pemerintahan; dan
k. pemulihan fungsi pelayanan publik.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rehabilitasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan
Pemerintah.
Pasal 59…
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 26 -
-salinan-
Pasal 59
(1) Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf
b, dilakukan melalui kegiatan pembangunan yang lebih
baik, meliputi:
a. pembangunan kembali prasarana dan sarana;
b. pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
c. pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya
masyarakat;
d. penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan
peralatan yang lebih baik dan tahan bencana;
e. partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi
kemasyarakatan, dunia usaha, dan masyarakat;
f. peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya;
g. peningkatan fungsi pelayanan publik; dan
h. peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rekonstruksi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan
Pemerintah.
BAB VIII
PENDANAAN DAN PENGELOLAAN
BANTUAN BENCANA
Bagian Kesatu
Pendanaan
Pasal 60
(1) Dana penanggulangan bencana menjadi tanggung jawab
bersama antara Pemerintah dan pemerintah daerah.
(2) Pemerintah dan pemerintah daerah mendorong partisipasi
masyarakat dalam penyediaan dana yang bersumber dari
masyarakat.
Pasal 61
(1) Pemerintah dan pemerintah daerah mengalokasikan
anggaran penanggulangan bencana secara memadai
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, huruf f dan
Pasal 8 huruf d.
(2) Penggunaan…
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 27 -
-salinan-
(2) Penggunaan anggaran penanggulangan bencana yang
memadai sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, Badan
Nasional Penanggulangan Bencana dan Badan
Penanggulangan Bencana Daerah sesuai dengan tugas
pokok dan fungsinya.
Pasal 62
(1) Pada saat tanggap darurat, Badan Nasional
Penanggulangan Bencana menggunakan dana siap pakai
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f.
(2) Dana siap pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disediakan oleh Pemerintah dalam anggaran Badan
Nasional Penanggulangan Bencana.
Pasal 63
Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pengelolaan dana
penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal
60 sampai dengan Pasal 62 diatur dengan Peraturan
Pemerintah.
Pasal 64
Dana untuk kepentingan penanggulangan bencana yang
disebabkan oleh kegiatan keantariksaan yang menimbulkan
bencana menjadi tanggung jawab negara peluncur dan/atau
pemilik sesuai dengan hukum dan perjanjian internasional.
Bagian Kedua
Pengelolaan Bantuan Bencana
Pasal 65
Pengelolaan sumber daya bantuan bencana meliputi
perencanaan, penggunaan, pemeliharaan, pemantauan, dan
pengevaluasian terhadap barang, jasa, dan/atau uang bantuan
nasional maupun internasional.
Pasal 66…
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 28 -
-salinan-
Pasal 66
Pemerintah, pemerintah daerah, Badan Nasional
Penanggulangan Bencana dan Badan Penanggulangan Bencana
Daerah melakukan pengelolaan sumber daya bantuan bencana
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 pada semua tahap
bencana sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
Pasal 67
Pada saat tanggap darurat bencana, Badan Nasional
Penanggulangan Bencana mengarahkan penggunaan sumber
daya bantuan bencana yang ada pada semua sektor terkait.
Pasal 68
Tata cara pemanfaatan serta pertanggungjawaban penggunaan
sumber daya bantuan bencana pada saat tanggap darurat
dilakukan secara khusus sesuai dengan kebutuhan, situasi, dan
kondisi kedaruratan.
Pasal 69
(1) Pemerintah dan pemerintah daerah menyediakan bantuan
santunan duka cita dan kecacatan bagi korban bencana.
(2) Korban bencana yang kehilangan mata pencaharian dapat
diberi pinjaman lunak untuk usaha produktif.
(3) Besarnya bantuan santunan duka cita dan kecacatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pinjaman lunak
untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
menjadi tanggung jawab Pemerintah dan pemerintah
daerah.
(4) Tata cara pemberian dan besarnya bantuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut
dengan Peraturan Pemerintah.
(5) Unsur masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyediaan
bantuan.
Pasal 70…
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 29 -
-salinan-
Pasal 70
Pengelolaan sumber daya bantuan bencana sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 65 sampai dengan Pasal 69 dilaksanakan
sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
BAB IX
PENGAWASAN
Pasal 71
(1) Pemerintah dan pemerintah daerah melaksanakan
pengawasan terhadap seluruh tahap penanggulangan
bencana.
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. sumber ancaman atau bahaya bencana;
b. kebijakan pembangunan yang berpotensi menimbulkan
bencana;
c. kegiatan eksploitasi yang berpotensi menimbulkan
bencana;
d. pemanfaatan barang, jasa, teknologi, serta kemampuan
rekayasa dan rancang bangun dalam negeri;
e. kegiatan konservasi lingkungan;
f. perencanaan penataan ruang;
g. pengelolaan lingkungan hidup;
h. kegiatan reklamasi; dan
i. pengelolaan keuangan.
Pasal 72
(1) Dalam melaksanakan pengawasan terhadap laporan upaya
pengumpulan sumbangan, Pemerintah dan pemerintah
daerah dapat meminta laporan tentang hasil pengumpulan
sumbangan agar dilakukan audit.
(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Pemerintah dan masyarakat dapat meminta agar dilakukan
audit.
(3) Apabila hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditemukan adanya penyimpangan penggunaan terhadap
hasil sumbangan, penyelenggara pengumpulan sumbangan
dikenai sanksi sesuai dengan Peraturan Perundangundangan.
Pasal 73…
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 30 -
-salinan-
Pasal 73
Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dan Pasal
72 dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
BAB X
PENYELESAIAN SENGKETA
Pasal 74
(1) Penyelesaian sengketa penanggulangan bencana pada tahap
pertama diupayakan berdasarkan asas musyawarah
mufakat.
(2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat
menempuh upaya penyelesaian di luar pengadilan atau
melalui pengadilan.
BAB XI
KETENTUAN PIDANA
Pasal 75
(1) Setiap orang yang karena kelalaiannya melakukan
pembangunan berisiko tinggi, yang tidak dilengkapi dengan
analisis risiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal
40 ayat (3) yang mengakibatkan terjadinya bencana,
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga)
tahun atau paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling
sedikit Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) atau
denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar
rupiah).
(2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) mengakibatkan timbulnya kerugian harta benda atau
barang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling
singkat 6 (enam) tahun atau paling lama 8 (delapan) tahun
dan denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus
juta rupiah) atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00
(tiga miliar rupiah).
(3) Dalam …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 31 -
-salinan-
(3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) mengakibatkan matinya orang, pelaku dipidana dengan
pidana penjara paling singkat 8 (delapan) tahun atau paling
lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit
Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) atau denda paling
banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).
Pasal 76
(1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 75 ayat (1) dilakukan karena kesengajaan, pelaku
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima)
tahun atau paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling
sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) atau denda
paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).
(2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 75 ayat (2) dilakukan karena kesengajaan, pelaku
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan)
tahun atau paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda
paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) atau
denda paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar
rupiah).
(3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 75 ayat (3) dilakukan karena kesengajaan, pelaku
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua
belas) tahun atau paling lama 15 (lima belas) tahun dan
denda paling sedikit Rp6.000.000.000,00 (enam miliar
rupiah) atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00
(dua belas miliar rupiah).
Pasal 77
Setiap orang yang dengan sengaja menghambat kemudahan
akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dipidana
dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun atau paling
lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit
Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) atau denda paling
banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).
Pasal 78…
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 32 -
-salinan-
Pasal 78
Setiap orang yang dengan sengaja menyalahgunakan
pengelolaan sumber daya bantuan bencana sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 65, dipidana dengan pidana penjara
dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling
singkat 4 (empat) tahun atau paling lama 20 (dua puluh) tahun
dan denda paling sedikit Rp6.000.000.000,00 (enam miliar
rupiah) atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua
belas miliar rupiah).
Pasal 79
(1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 dilakukan oleh korporasi,
selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya,
pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa
pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana
denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 sampai
dengan Pasal 78.
(2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:
a. pencabutan izin usaha; atau
b. pencabutan status badan hukum.
BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 80
Pada saat berlakunya undang-undang ini semua peraturan
perundang-undangan yang berkaitan dengan penanggulangan
bencana dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan
atau belum dikeluarkan peraturan pelaksanaan baru
berdasarkan undang-undang ini.
Pasal 81…
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 33 -
-salinan-
Pasal 81
Semua program kegiatan berkaitan dengan penanggulangan
bencana yang telah ditetapkan sebelum ditetapkannya undangundang
ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa
berlakunya berakhir, kecuali ditentukan lain dalam Peraturan
Perundang-undangan.
Pasal 82
(1) Sebelum Badan Nasional Penanggulangan Bencana
dibentuk, Badan Koordinasi Nasional Penanganan Bencana
tetap dapat melaksanakan tugasnya.
(2) Setelah Badan Nasional Penanggulangan Bencana dibentuk,
Badan Koordinasi Nasional Penanganan Bencana
dinyatakan dibubarkan.
BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 83
Pada saat berlakunya undang-undang ini, paling lambat 6
(enam) bulan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana sudah
terbentuk dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah paling
lambat 1 (satu) tahun sudah terbentuk.
Pasal 84
Peraturan pemerintah sebagai pelaksanaan undang-undang ini
harus sudah diterbitkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak
diundangkannya undang-undang ini.
Pasal 85
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar…
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 34 -
-salinan-
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Disahkan di Jakarta
Pada tanggal 26 April 2007
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 26 April 2007
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
HAMID AWALUDIN
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2007 NOMOR 66
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 24 TAHUN 2007
TENTANG
PENANGGULANGAN BENCANA
I. UMUM
Alenia ke IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa Pemerintah Negara Kesatuan
Republik Indonesia melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah
Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan
bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan
kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial,
Sebagai implementasi dari amanat tersebut dilaksanakan pembangunan
nasional yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan sejahtera
yang senantiasa memperhatikan hak atas penghidupan dan perlindungan bagi
setiap warga negaranya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik
Indonesia.
Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki wilayah yang luas dan
terletak digaris katulistiwa pada posisi silang antara dua benua dan dua
samudra dengan kondisi alam yang memiliki berbagai keunggulan, namun
dipihak lain posisinya berada dalam wilayah yang memiliki kondisi
geografis, geologis, hidrologis, dan demografis yang rawan terhadap
terjadinya bencana dengan frekwensi yang cukup tinggi, sehingga
memerlukan penanganan yang sistematis, terpadu, dan terkoordinasi.
Potensi penyebab bencana diwilayah negara kesatuan Indonesia dapat
dikelompokan dalam 3 (tiga) jenis bencana, yaitu bencana alam, bencana
non alam, dan bencana sosial.
Bencana alam antara lain berupa gempa bumi karena alam, letusan
gunung berapi, angin topan, tanah longsor, kekeringan, kebakaran hutan/
lahan karena faktor alam, hama penyakit tanaman, epidemi, wabah,
kejadian luar biasa, dan kejadian antariksa/benda-benda angkasa.
Bencana nonalam antara lain kebakaran hutan/lahan yang disebabkan
oleh manusia, kecelakan transportasi, kegagalan konstruksi/teknologi,
dampak industri, ledakan nuklir, pencemaran lingkungan dan kegiatan
keantariksaan.
Bencana…
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 2 -
-salinan-
Bencana sosial antara lain berupa kerusuhan sosial dan konflik sosial
dalam masyarakat yang sering terjadi.
Penanggulangan Bencana merupakan salah satu bagian dari pembangunan
nasional yaitu serangkaian kegiatan penanggulangan bencana sebelum,
pada saat maupun sesudah terjadinya bencana. Selama ini masih
dirasakan adanya kelemahan baik dalam pelaksanaan penanggulangan
bencana maupun yang terkait dengan landasan hukumnya, karena belum
ada undang-undang yang secara khusus menangani bencana.
Mencermati hal-hal tersebut diatas dan dalam rangka memberikan
landasan hukum yang kuat bagi penyelenggaraan penanggulangan
bencana, disusunlah Undang-Undang tentang Penanggulangan Bencana
yang pada prinsipnya mengatur tahapan bencana meliputi pra bencana,
saat tanggap darurat dan pasca bencana.
Materi muatan Undang-undang ini berisikan ketentuan-ketentuan pokok
sebagai berikut:
1. Penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab
dan wewenang Pemerintah dan pemerintah daerah, yang dilaksanakan
secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh.
2. Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam tahap tanggap
darurat dilaksanakan sepenuhnya oleh Badan Nasional
Penanggulangan Bencana dan Badan Penanggulangan Bencana
Daerah. Badan penanggulangan bencana tersebut terdiri dari unsur
pengarah dan unsur pelaksana. Badan Nasional Penanggulangan
Bencana dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai
tugas dan fungsi antara lain pengkoordinasian penyelenggaraan
penanggulangan bencana secara terencana dan terpadu sesuai dengan
kewenangannya.
3. Penyelenggaraan penanggulangan bencana dilaksanakan dengan
memperhatikan hak masyarakat yang antara lain mendapatkan
bantuan pemenuhan kebutuhan dasar, mendapatkan perlindungan
sosial, mendapatkan pendidikan dan keterampilan dalam
penyelenggaraan penanggulangan bencana, berpartisipasi dalam
pengambilan keputusan.
4. Kegiatan penanggulangan bencana dilaksanakan dengan memberikan
kesempatan secara luas kepada lembaga usaha dan lembaga
internasional.
5. Penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan pada tahap pra
bencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana, karena masingmasing
tahapan mempunyai karakteristik penanganan yang berbeda.
6. Pada…
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 3 -
-salinan-
6. Pada saat tanggap darurat, kegiatan penanggulangan bencana selain
didukung dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, juga disediakan dana siap
pakai dengan pertanggungjawaban melalui mekanisme khusus.
7. Pengawasan terhadap seluruh kegiatan penanggulangan bencana
dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat pada
setiap tahapan bencana, agar tidak terjadi penyimpangan dalam
penggunaan dana penanggulangan bencana.
8. Untuk menjamin ditaatinya undang-undang ini dan sekaligus
memberikan efek jera terhadap para pihak, baik karena kelalaian
maupun karena kesengajaan sehingga menyebabkan terjadinya
bencana yang menimbulkan kerugian, baik terhadap harta benda
maupun matinya orang, menghambat kemudahan akses dalam
kegiatan penanggulangan bencana, dan penyalahgunaan pengelolaan
sumber daya bantuan bencana dikenakan sanksi pidana, baik pidana
penjara maupun pidana denda, dengan menerapkan pidana minimum
dan maksimum.
Dengan materi muatan sebagaimana disebutkan diatas, Undang-Undang ini
diharapkan dapat dijadikan landasan hukum yang kuat dalam
penyelenggaraan penanggulangan bencana sehingga penyelenggaraan
penanggulangan bencana dapat dilaksanakan secara terencana,
terkoordinasi, dan terpadu.
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas
Pasal 2
Cukup jelas
Pasal 3
Ayat (1)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” termanifestasi
dalam penanggulangan bencana sehingga undang-undang
ini memberikan perlindungan dan penghormatan hak-hak
asasi manusia, harkat dan martabat setiap warga negara dan
penduduk Indonesia secara proporsional.
Huruf b…
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 4 -
-salinan-
Huruf b
Yang dimaksud dengan”asas keadilan” adalah bahwa setiap
materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana
harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap
warga negara tanpa kecuali.
Huruf c
Yang dimaksud dengan “asas kesamaan kedudukan dalam
hukum dan pemerintahan” adalah bahwa materi muatan
ketentuan dalam penanggulangan bencana tidak boleh berisi
hal-hal yang membedakan latar belakang, antara lain, agama,
suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.
Huruf d
Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan” adalah bahwa
materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana
mencerminkan keseimbangan kehidupan sosial dan
lingkungan.
Yang dimaksud dengan “asas keselarasan” adalah bahwa
materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana
mencerminkan keselarasan tata kehidupan dan lingkungan.
Yang dimaksud dengan ”asas keserasian” adalah bahwa
materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana
mencerminkan keserasian lingkungan dan kehidupan sosial
masyarakat.
Huruf e
Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian
hukum” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam
penanggulangan bencana harus dapat menimbulkan
ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya
kepastian hukum.
Huruf f
Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah bahwa
penanggulangan bencana pada dasarnya menjadi tugas dan
tanggung jawab bersama Pemerintah dan masyarakat yang
dilakukan secara gotong royong.
Huruf g…
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 5 -
-salinan-
Huruf g
Yang dimaksud dengan “asas kelestarian lingkungan hidup”
adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam
penanggulangan bencana mencerminkan kelestarian
lingkungan untuk generasi sekarang dan untuk generasi
yang akan datang demi kepentingan bangsa dan negara.
Huruf h
Yang dimaksud dengan “asas ilmu pengetahuan dan
teknologi” adalah bahwa dalam penanggulangan bencana
harus memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara
optimal sehingga mempermudah dan mempercepat proses
penanggulangan bencana, baik pada tahap pencegahan, pada
saat terjadi bencana, maupun pada tahap pascabencana.
Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “prinsip cepat dan tepat” adalah
bahwa dalam penanggulangan bencana harus dilaksanakan
secara cepat dan tepat sesuai dengan tuntutan keadaan.
.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “prinsip prioritas” adalah bahwa
apabila terjadi bencana, kegiatan penanggulangan harus
mendapat prioritas dan diutamakan pada kegiatan
penyelamatan jiwa manusia.
Huruf c
Yang dimaksud dengan “prinsip koordinasi” adalah bahwa
penanggulangan bencana didasarkan pada koordinasi yang
baik dan saling mendukung.
Yang dimaksud dengan “prinsip keterpaduan” adalah bahwa
penanggulangan bencana dilakukan oleh berbagai sektor
secara terpadu yang didasarkan pada kerja sama yang baik
dan saling mendukung.
Huruf d
Yang dimaksud dengan “prinsip berdaya guna” adalah bahwa
dalam mengatasi kesulitan masyarakat dilakukan dengan
tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya yang berlebihan.
Yang…
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 6 -
-salinan-
Yang dimaksud dengan “prinsip berhasil guna” adalah bahwa
kegiatan penanggulangan bencana harus berhasil guna,
khususnya dalam mengatasi kesulitan masyarakat dengan
tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya yang berlebihan.
Huruf e
Yang dimaksud dengan “prinsip transparansi” adalah bahwa
penanggulangan bencana dilakukan secara terbuka dan dapat
dipertanggungjawabkan.
Yang dimaksud dengan “prinsip akuntabilitas” adalah bahwa
penanggulangan bencana dilakukan secara terbuka dan
dapat dipertanggungjawabkan secara etik dan hukum.
Huruf f
Cukup jelas
Huruf g
Cukup jelas
Huruf h
Yang dimaksud dengan “prinsip nondiskriminasi” adalah
bahwa negara dalam penanggulangan bencana tidak
memberikan perlakuan yang berbeda terhadap jenis kelamin,
suku, agama, ras, dan aliran politik apa pun.
Huruf i
Yang dimaksud dengan ”nonproletisi” adalah bahwa dilarang
menyebarkan agama atau keyakinan pada saat keadaan
darurat bencana, terutama melalui pemberian bantuan dan
pelayanan darurat bencana.
Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Yang dimaksud dengan tanggung jawab Pemerintah dan pemerintah
daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi
bencana alam, bencana nonalam, dan bencana sosial.
Pasal 6
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b…
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 7 -
-salinan-
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Yang dimaksud dengan dana ‘siap pakai‘ yaitu dana yang
dicadangkan oleh pemerintah untuk dapat dipergunakan
sewaktu-waktu apabila terjadi bencana.
Huruf g
Cukup jelas
Pasal 7
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Cukup jelas
Huruf g
“Pengendalian” dalam pasal ini dimaksudkan sebagai
pengawasan terhadap penyelenggaraan pengumpulan uang
atau barang berskala nasional yang diselenggarakan oleh
masyarakat, termasuk pemberian ijin yang menjadi
kewenangan menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang sosial.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)…
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 8 -
-salinan-
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 8
Cukup jelas
Pasal 9
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
“Pengendalian” dalam Pasal ini dimaksudkan sebagai pengawasan
terhadap penyelenggaraan pengumpulan uang atau barang
berskala provinsi, kabupaten/kota yang diselenggarakan oleh
masyarakat, termasuk pemberian ijin yang menjadi kewenangan
gubernur/bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
Pasal 10
Cukup jelas
Pasal 11
Cukup jelas
Pasal 12
Cukup jelas
Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)…
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 9 -
-salinan-
Ayat (2)
Unsur Pengarah terdiri dari unsur pemerintah dan unsur
masyarakat profesional dalam jumlah yang seimbang dan
proporsional.
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 15
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan fungsi koordinasi adalah melakukan
koordinasi pada tahap prabencana dan pascabencana, sedangkan
yang dimaksud dengan fungsi komando dan pelaksana adalah
fungsi yang dilaksanakan pada saat tanggap darurat.
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Ayat (1)
Huruf a
Keanggotaan unsur pengarah mengacu pada keanggotaan
unsur pengarah pada Badan Nasional Penanggulangan
Bencana.
Huruf b
Cukup jelas
Ayat (2)…
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 10 -
-salinan-
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Cukup jelas
Huruf g,
Pengendalian dalam ketentuan ini termasuk pemberian izin
pengumpulan uang dan barang yang dilakukan oleh gubernur dan
bupati/walikota sesuai dengan lingkup kewenangannya.
Huruf h
Cukup jelas
Huruf i
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26…
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 11 -
-salinan-
Pasal 26
Ayat (1)
Huruf a,
Yang dimaksud dengan masyarakat rentan bencana adalah
anggota masyarakat yang membutuhkan bantuan karena
keadaan yang di sandangnya di antaranya masyarakat lanjut
usia, penyandang cacat, anak-anak, serta ibu hamil dan
menyusui.
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup Jelas
Pasal 32
Cukup Jelas
Pasal 33…
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 12 -
-salinan-
Pasal 33
Cukup Jelas
Pasal 34
Cukup Jelas
Pasal 35
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Yang dimaksud dengan ”analisis risiko bencana” adalah kegiatan
penelitian dan studi tentang kegiatan yang memungkinkan
terjadinya bencana.
Huruf f
Cukup jelas
Huruf g
Cukup jelas
Huruf h
Cukup jelas
Pasal 36
Cukup jelas
Pasal 37
Cukup jelas
Pasal 38
Cukup jelas
Pasal 39
Cukup jelas
Pasal 40
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)…
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 13 -
-salinan-
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan kegiatan pembangunan yang mempunyai
risiko tinggi menimbulkan bencana adalah kegiatan pembangunan
yang memungkinkan terjadinya bencana, antara lain pengeboran
minyak bumi, pembuatan senjata nuklir, pembuangan limbah,
eksplorasi tambang, dan pembabatan hutan.
Pasal 41
Cukup jelas
Pasal 42
Cukup jelas
Pasal 43
Cukup jelas
Pasal 44
Cukup jelas
Pasal 45
Cukup jelas
Pasal 46
Cukup jelas
Pasal 47
Cukup jelas
Pasal 48
Cukup jelas
Pasal 49
Cukup jelas
Pasal 50
Cukup jelas
Pasal 51
Cukup jelas
Pasal 52…
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 14 -
-salinan-
Pasal 52
Cukup jelas
Pasal 53
Cukup jelas
Pasal 54
Cukup jelas
Pasal 55
Cukup jelas
Pasal 56
Cukup jelas
Pasal 57
Cukup jelas
Pasal 58
Cukup jelas
Pasal 59
Cukup jelas
Pasal 60
Cukup jelas
Pasal 61
Cukup jelas
Pasal 62
Cukup jelas
Pasal 63
Cukup jelas
Pasal 64
Yang dimaksud dengan “kegiatan keantariksaan” adalah kegiatan yang
berkaitan dengan ruang angkasa yang menimbulkan bencana, antara
lain, peluncuran satelit dan eksplorasi ruang angkasa.
Pasal 65
Cukup jelas
Pasal 66…
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 15 -
-salinan-
Pasal 66
Cukup jelas
Pasal 67
Cukup jelas
Pasal 68
Cukup jelas
Pasal 69
Cukup jelas
Pasal 70
Cukup jelas
Pasal 71
Cukup jelas
Pasal 72
Cukup jelas
Pasal 73
Cukup jelas
Pasal 74
Cukup jelas
Pasal 75
Cukup jelas
Pasal 76
Cukup jelas
Pasal 77
Cukup jelas
Pasal 78
Cukup jelas
Pasal 79
Cukup jelas
Pasal 80
Cukup jelas
Pasal 81…
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 16 -
-salinan-
Pasal 81
Cukup jelas
Pasal 82
Cukup jelas
Pasal 83
Cukup jelas
Pasal 84
Cukup jelas
Pasal 85
Cukup jelas
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4723

Leave a comment »

Pembalakan Liar Membuat Sumatera Rawan Bencana Alam

Jambi ( Berita ) : Aksi pembalakan liar yang marak
terjadi saat ini membuat pulau Sumatera menjadi salah
satu daerah di Indonesia yang rawan bencana alam.

Pembalakan liar merupakan salah satu bentuk kegiatan
ekstrem yang berdampak terjadinya bencana alam di
Indonesia, kata Ketua tim Standar Sistem Manajemen
Keadaan Darurat, John Mountanio, dalam sebuah
pelatihan di Jambi, Selasa.

Selain John Mountanio yang merupakan aktifis salah
satu LSM di Amerika Serikat, dalam pelatihan itu juga
hadir Kapolda Jambi, Brigjen Pol Budi Gunawan beserta
staf jajarannya.

Pelatihan sistem manajemen keadaan darurat tersebut
merupakan bentuk kerjasama Polri dengan Departemen
Hukum Amerika Serikat yang diteruskan ke beberapa
Polda di Indonesia.

Dalam pelatihan itu John mengatakan, bentuk bencana
alam yang sering terjadi di Sumatera adalah banjir,
longsor dan kebakaran lahan/hutan, untuk itu perlu
adanya latihan manajemen penanganan bencana alam
tersebut.

Jambi daerah yang rawan terjadinya bencana alam
seperti banjir dan longsor hampir di seluruh
kabupaten/kota, namun yang kerap terjadi longsor di
Kab. Kerinci, Merangin dan Sarolangun.

Polri sebagai salah satu ujung tombak dalam membantu
mengatasi pasca terjadinya bencana alam diharapkan
dapat berperan penting yang untuk itu perlu
diadakannya pelatihan seperti ini.

Bekal pelatihan ini dapat memberikan pelajaran dan
pengalaman secara teori bagi anggota polisi dan
masyarakat dalam membantu saat dan pasca terjadinya
bencana alam di setiap daerah.

Sementara itu Kapolda Jambi, Brigjen Pol Budi Gunawan
mengatakan, seluruh anggota polisi harus siap
menanggulangi terjadinya musibah bencana alam.

Peserta pelatihan standar sistem manajemen darurat
selama dua hari yang digelar Polda Jambi adalah dari
kalangan anggota polisi, Dinas Pemadam kebakaran dan
Dinas Kesbanglinmas. ( ant )

http://beritasore.com/2008/04/09/pembalakan-liar-membuat-sumatera-rawan-bencana-alam/

Leave a comment »

Identifikasi Ancaman dalam Disaster Recovery Jangan Terfokus Hanya Pada Bencana Alam

oleh Arry Akhmad Arman

Salah satu hot issue dalam dunia IT dan bisnis saat
ini adalah DRC/DRP. DRP adalah Disaster Recovery Plan,
suatu plan (rencana) yang disiapkan untuk melakukan
tindakan preventif, melakukan penanggulangan dan
pemulihan pasca bencana. Dalam konteks IT, DRP
biasanya didukung oleh suatu DRC atau Disaster
Recovery Center, suatu lokasi alternatif yang
menduplikasi sebagian sumber daya IT terpenting dalam
satu perusahaan atau organisasi yang biasanya terletak
di Data Center, sehingga fungsi bisnis/organisasi yang
tergantung pada IT akan tetap berjalan jika bencana
terjadi.

Baik, saya tidak akan mengajari DRC/DRP yang saya
yakin anda sudah paham itu. Saya hanya ingin
mengingatkan bahwa saat ini telah berkembang berbagai
jenis ancaman baru. Di lain pihak (mungkin karena
sering terjadinya bencana alam), ketika
mengidentifikasikan ancaman dalam merancang DRC/DRP
sering hanya fokus pada bencana alam saja. Saya
sarankan, anda lebih terbuka untuk memikirkan juga
ancaman-ancaman lain non bencana alam. Ancaman non
bencana alam cukup sering terjadi, tidak terduga, dan
bisa memberikan dampak kerugian yang tidak kalah
hebatnya, walaupun tidak mengancam keselamatan
manusia.

Security jaringan atau security aplikasi dianggap
sebagai salah satu ancaman baru yang harus ditangani
secara serius.

Sebuah bank papan atas yang mendapat predikat bank
dengan layanan terbaik di Indonesia, terpaksa
menghentikan layanan Internet Bankingnya selama 15
hari karena ada ancaman security (beberapa posting
saya di kategori IT menceritakan tentang ini). Kalau
melihat lamanya penanganan masalah tersebut, serta
ketidakmampuan menjawab berapa lama perbaikan akan
dilakukan, saya dapat menyimpulkan bahwa ancaman
security dalam Internet Banking Bank tersebut tidak
masuk dalam daftar prioritas ancaman dalam DRP nya.

Dalam DRP, selalu terdefinisi dengan jelas suatu batas
waktu maksimum yang diijinkan untuk terhentinya suatu
layanan.

Tidak salah memang, tiap perusahaan berhak menentukan
prioritas dari perspektifnya masing-masing. Ini hanya
contoh saja bahwa ada ancaman-ancaman baru yang bisa
menghasilkan kerugian besar dalam bisnis.

Bahkan, merger antar dua perusahaan (misalnya bank)
bisa menghasilkan disaster sistem IT nya. Bayangkan,
dua dirut bank bersalaman setelah menandatangani
dokumen merger, diliput banyak wartawan dan hasil
merger menjadikan bank baru tersebut menjadi bank yang
memiliki asset terbesar. Sementara, orang-orang IT
dari dua bank yang merger itu sedang jungkir balik
menyelesaikan masalah kompatibilitas dari sistem
mereka yang sangat berbeda. Sangat mungkin, beberapa
hari setelah merger, terjadi masalah besar dalam
sistem IT yang menyebabkan kerugian yang sangat besar.

Semoga bermanfaat

http://kupalima.wordpress.com/2008/03/19/identifikasi-ancaman-dalam-disaster-recovery-jangan-terfokus-hanya-pada-bencana-alam/

Leave a comment »

RPJM Desa Sidomulyo Kec. Bambanglipuro, Kab. Bantul 2008 – 2012

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Sidomulyo Kec. Bambanglipuro, Kab. Bantul 2008 – 2012

File elektronik RPJM Desa Sidomulyo Kec. Bambanglipuro, Kab. Bantul 2008 – 2012 ini adalah hasil scan dari dokumen tercetak.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Sidomulyo Kec. Bambanglipuro, Kab. Bantul 2008 – 2012 ditetapkan melalui Peraturan Desa Sidomulyo, Kec. Bambanglipuro, Kab. Bantul Nomor 01 Tahun 2008.

RPJMDes Sidomulyo tersebut difasilitasi oleh Yando Zakaria dan Perhimpunan Solidaritas Buruh (PSB) dengan didukung oleh GTZ – GLG

DOWNLOAD
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Sidomulyo Kec. Bambanglipuro, Kab. Bantul 2008-2012

http://bencana.net/kebijakan/rpjm-desa-sidomulyo-kec-bambanglipuro-kab-bantul-2008-2012.html

Leave a comment »

Bencana Jadi Hikmah Pilkada

SUATU siang saat saya sedang duduk di teras rumah sakit, tiba-tiba datang seorang lelaki paruh baya duduk di sebelah. Melihat raut wajahnya, saya menduga ada beban berat di benaknya.

Ada keluarga yang sakit? saya menyapa lebih dulu. “Eh, iya dok,” sahutnya setelah tersadar dari lamunannya. “Siapa yang sakit pak?. “Cucu saya, dia terluka saat daerah tempat tinggal saya kebakaran. Untung rumah saya tidak habis”, jawab bapak tersebut yang ternyata bernama Pak Udin.

“Sayang pilkada di daerah saya sudah selesai. Kalau belum, pasti saya tidak bingung seperti sekarang”, sambungnya. Lho, apa hubungannya pilkada dengan bencana kebakaran?

Menurut Pak Udin, saat-saat menjelang pilkada adalah saat dimana rakyat kecil diperhatikan, dibela dan dihargai, sehingga bantuan untuk korban bencana pasti langsung diberikan.

Memang jika kita perhatikan, hampir tiap hari pejabat dan pihak-pihak yang akan maju menjadi kontestan pilkada berlomba memberi bantuan kepada masyarakat yang tertimpa bencana. Bakal calon kepala daerah maupun kepala daerah incumbent dengan mengatasnamakan program dan memanfaatkan berbagai momen, mereka berupaya menarik simpati masyarakat dengan menebar bantuan.

Ada suatu daerah yang mengalami kebakaran besar dan langsung mendapat bantuan dari calon pemimpin kurang dari 24 jam. Padahal saat beliau memimpin daerah tersebut selama dua periode, banyak masalah bencana yang tidak tuntas, tetapi begitu dia hendak mencalonkan diri menjadi pemimpin dengan level yang lebih tinggi, maka dengan segala daya upaya dia menebar bantuan.

Cara-cara seperti ini dinilai sangat tepat dan efektif untuk lebih memperkenalkan diri pada masyarakat awam. Bisa dimaklumi, karena pilkada saat ini merupakan pilkada langsung, yaitu masyarakat bisa memilih langsung pemimpinnya. Beda dengan sebelumnya, saat kepala daerah dipilih oleh anggota DPRD.

Karena itu, sekarang lembaga legislatif bagaikan tidak punya ‘gigi’ lagi. Oleh karena itu, calon kepala daerah melakukan kampanye tersamar dengan cara pendekatan seperti itu.

Daerah bencana menjadi ajang kampanye! Coba kalau kita melihat berita di media massa, daerah bencana lumpur Lapindo akhir-akhir ini banyak dikunjungi orang-orang yang mencalonkan diri menjadi pemimpin bangsa, sementara pemimpin daerah setempat sudah putus asa dengan penyelesaian lumpur Lapindo.

Dari sini kita sudah bisa melihat, saat pencalonan pilkada, calon-calon pemimpin daerah berlomba-lomba menarik simpati masyarakat yang tertimpa bencana. Tetapi saat yang bersangkutan sudah menjadi pemimpin daerah, jangan harap bantuan segera diterima saat bencana melanda, yang terjadi justru pemimpin daerah berpihak kepada para pengusaha meskipun hal itu merugikan masyarakat luas. Bahkan ada pemimpin daerah yang pertama menyelamatkan diri saat daerahnya diguncang gempa tanpa memikirkan keadaan masyarakatnya, sambung Pak Udin yang ternyata sangat gemar mengikuti berita dengan cara membaca koran.

Mungkin Pak Udin terlalu apriori, tapi memang demikian kenyataannya. “Ibaratnya kami ini habis manis sepah dibuang, setelah pilkada selesai, selesai pula perhatian kepada kami rakyat kecil ini,” kata Pak Udin lagi.

Maka kalau dipikir lebih jauh, sangat perlu adanya kontrak politik pada para calon pemimpin daerah agar masyarakat dapat mengingatkan janji-janji yang pernah diucapkan saat kampanye pilkada.

Mudah-mudahan semua pemimpin daerah selalu konsisten membantu, memperhatikan dan menomorsatukan kepentingan masyarakat, sama seperti saat yang bersangkutan sedang kampanye pilkada.

Bagi masyarakat kecil, janji-janji manis yang diberikan oleh calon pemimpin daerah saat kampanye adalah senandung yang merdu. Oleh karena itu, jangan mengubahnya menjadi suara bising yang menjengkelkan apabila tidak mewujudkan janji-janji tersebut.

dr Adiputro SpJP
Dokter RSUD Ulin Banjarmasin

http://www.banjarmasinpost.co.id/content/view/25708/309/

Leave a comment »

BENCANA ALAM DAN KRISIS INFORMASI PUBLIK

Agus Sudibyo

Di penghujung tahun 2006, banjir dan tanah longsor
kembali  mengoyak-koyak negeri ini. Skala bencana,
korban dan kerugian yang ditimbulkan bukannya menurun,
tetapi justru semakin memprihatinkan. Pada awal tahun
2007, bencana lain bettubi-tubi menghampiri kita, dari
tenggelamnya beberapa kapal penumpang, hilangnya
pesawat Adam Air, beberapa kecelakaan kereta api.
Terakhir, kita dihadapkan pda wabah flu burung yang
sama-sekali sulit diprediksi persebarannya.

Fakta demi fakta ini jelas harus dipertanyakan.
Berbagai bencana itu, kecuali bencana flu burung yang
benar-benar baru bagi kita, sesungguhnya bukan sesuatu
yang tidak bisa diprediksi. Bukankah belakangan banjir
dan tanah longsor  itu sudah menjadi peristiwa rutin
tahunan ? Bukankah kecelakaan transportasi umum sudah
setiap tahun terjadi ?

Satu permasalahan yang kita hadapi di sini adalah,
kita tak pernah serius belajar dari pengalaman dan
menjadikannya dasar untuk mengambil langkah-langkah
antisipasi. Maka terulanglah apa yang terjadi pada
tahun-tahun sebelumnya. Di antaranya adalah sikap abai
terhadap informasi, lebih spesifik lagi
informasi-informasi tentang berbagai aspek
penanggulangan kondisi darurat kepada masyarakat yang
membutuhkan. Korban dan kerugian bencana alam semakin
besar karena tidak tersedia cukup informasi yang bisa
digunakan masyarakat untuk mengidentifikasi
tanda-tanda datangnya bencana, bagaimana
langkah-langkah menyelamatkan diri, bagaimana
berkoordinasi dengan aparat, bagaimana mengakses
bantuan dan seterusnya.  Datangnya bantuan hampir
selalu terlambat juga karena lembaga-lembaga pemberi
bantuan tidak mendapatkan informasi cukup untuk
menentukan bantuan yang paling mendesak, daerah-daerah
yang paling menderita, dan  prioritas-prioritas
tindakan dalam kondisi darurat.

Kelangkaan Informasi Publik

Pada titik ini, segera terlihat kegagalan pemerintah
dalam menyediakan informasi-informasi yang dibutuhkan
serta dalam merancang strategi komunikasi yang
sistematis dan terintegrasi untuk menghadapi situasi
bencana. Tidak jelas benar pola komunikasi seperti apa
yang diterapkan pemerintah menghadapi bencana banjir
dan tanah longsor kali ini. Masyarakat tidak
mendapatkan informasi yang menunjukkan
prioritas-prioritas tindakan pemerintah untuk
menanggulangi kondisi darurat di berbagai daerah.
Alih-alih menyaksikan pemerintah yang secara
konsistens dan bertanggung-jawab berkomunikasi dengan
warganya, publik kemudian dihadapkan adegan
saling-lempar tanggung-jawab antar pejabat publik.
Adegan yang sama, telah terjadi pada diskursus publik
tentang  rekonstruksi Aceh, busung lapar, gizi buruk
dan kasus lumpur lapindo.

Bukankah pemerintah sudah memiliki Departemen
Komunikasi dan Informasi (Depkominfo) ?
Kompetensi-kompetensi Depkominfo sebagai information
apparatus  sangat relevans pada momentum bencana saat
ini. Inilah saatnya Depkominfo mengoptimalkan
fungsi-fungsi komunikasi politik dan diseminasi
informasi. Namun fakta berbicara lain. Hampir
sama-sekali tak terlihat peran Depkominfo sebagai
aparat informasi dan juru penerangan untuk
korban-korban bencana banjir dan tanah longsor.
Menkominfo lebih sibuk dengan urusan telekomunikasi,
MOU Microsoft, dan urusan lain yang kurang menjawab
problem-problem diseminasi informasi dan komunikasi
politk.  Sepanjang tahun 2006, Depkominfo lebih sibuk
dengan ikhtiar politiknya untuk merebut kembali
otoritas regulator media dengan KPI (dan Dewan Pers),
daripada upaya untuk membangun kapasitas-kapasitas
public service information.

Depkominfo belum menunjukkan kontribusinya dalam
mengatasi kelangkaan informasi publik tentang berbagai
hal, serta dalam memfasilitasi proses komunikasi
politik yang ideal bagi pemerintahan SBY. Begitu
banyak kontroveris dan disinformasi tentang kebijakan
atau sikap pemerintah, begitu sering terjadi
ketidakharmonisan dalam interaksi antara pemerintah
dengan pers dan unsur-unsur publik. Depkominfo tidak
mewarisi sisi positip Departemen Penerangan : menjadi
juru penerangan yang efektif. Tetapi justru mewarisi
sisi kelam dan antagonistik Departemen Penerangan :
menjadi pengontrol kehidupan media, dengan tendensi
kuat ke arah repressive state apparatus.

Belenggu Prasangka

Lemahnya komunikasi politik pemerintah juga terlihat
dari kurang simpatik Presiden terhadap pemberitaan
media soal bencana banjir dan tanah longsor. Presiden
kecewa terhadap simpang-siur pemberitaan media tentang
jumlah korban bencana yang menurutnya hanya
membingungkan keluarga korban. Harus diakui, media
sering tak akurat dalam menulis berita dan kurang
proporsional dalam mengajukan kritik.

Namun apakah presiden abai terhadap fakta bahwa ketika
kelangkaan informasi tentang bencana terjadi, praktis
informasi medialah yang notabene membantu masyarakat
untuk mengetahui bagaimana kondisi di wilayah bencana,
bagaimana kondisi para korban, dan skala bantuan
seperti apa yang dibutuhkan ? Media juga sangat
berperan dalam membangkitkan solidaritas untuk korban
bencana. Solidaritas yang begitu besar, spontan dan
global untuk korban-korban tsunami tahun 2004
misalnya, hanya bisa dijelaskan dengan menggarisbawahi
kontribusi media dalam menyebarkan informasi bencana.

Bukan sekali ini saja Pemerintah tidak jeli dalam
memandang peran media. Sepanjang tahun 2006,
Pemerintah terbukti tidak berhasil menjalankan fungsi
diseminasi informasi dan penerangan berkaitan dengan
kasus flu burung, busung lapar, gizi buruk dan
lain-lain. Dan ketika fungsi itu pada gradasi tertentu
bisa dijalankan dengan baik oleh media, pemerintah
bersikap reaktif dan defensif.

Pemerintah tampaknya telah terpenjara dalam
prasangkanya sendiri, “bahwa media hanya tukang kritik
dan anti pemerintah”. Prasangka yang menghalangi
pemerintah untuk mengapresiasi potensi  positip media
dan hanya concern terhadap kelemahan media.
Persoalannya kemudian adalah, dengan sikap sebagaimana
tercermin dalam kritik presiden di atas, jangan-jangan
pemerintah justru melanggengkan pola hubungan
“antagonistik” dengan komunitas media, yang didominasi
sikap saling curiga, saling tuduh, dan saling tidak
respek.

RUU KMIP

Pemerintah bertanggung jawab menyediakan dan
menditribusikan informasi-informasi tentang berbagai
aspek penanggulangan kondisi darurat kepada
kelompok-kelompok masyarakat yang membutuhkan.
Informasi yang dibutuhkan  masyarakat untuk
mengidentifikasi tanda-tanda datangnya bencana,
bagaimana langkah-langkah menyelamatkan diri,
bagaimana berkoordinasi dengan aparat, bagaimana
mengakses bantuan dan seterusnya.  Serta informasi
yang dibutuhkan media dan lembaga-lembaga pemberi
bantuan untuk secara cepat menentukan bantuan yang
paling mendesak, daerah-daerah yang paling menderita,
dan  prioritas-prioritas tindakan dalam kondisi
darurat.

Dalam konteks inilah kita menemukan posisi strategis
RUU Kebebasan Memperoleh Informasi Publik (KMIP). RUU
KMIP bukan hanya strategi dalam konteks pemberantasan
korupsi atau dalam konteks kebebasan pers, namun juga
untuk berbagai isu spesifik, seperti halnya isu-isu
bencana dan wabah penyakit. RUU KMIP menegaskan bahwa
good governance mencakup kapasitas dan tanggung jawab
pemerintah atau badan-badan publik untuk menyediakan
informasi-informasi yang dibutuhkan masyarakat. Good
governance harus diwujudkan dengan mengintegrasikan
fungsi-fungsi akses informasi publik ke dalam sistem
penyelenggaraan pemerintahan secara keseluruhan.

Dan ketika fungsi akses informasi telah menjadi bagian
integral dari penyelenggaraan pemerintahan, maka atas
nama hukum lembagaatau pejabat publik diwajibkan untuk
membuka diri terhadap proses-proses public scrutiny,
serta untuk melayani kebutuhan-kebutuhan informasi
yang menunjang fungsi-fungsi sosial dalam masyarakat,
serta yang menunjang hak-hak warga negara untuk
mendapatkan berbagai pelayanan dari badan-badan
publik.

Tanpa perundang-undangan semacam RUU KMIP,
lembaga-lembaga pemerintah tidak merasa terikat secara
hukum untuk menyediakan informasi publik tentang flu
burung, kecelakaan transportasi umum, dan lain-lain.
Badan-badan publik tidak melihat pelayanan akses
informasi publik tentang berbagai masalah tersebut
adalah bagian dari tanggung-jawabnya sebagai sebagai
bagian dari struktur pemerintahan. Dalam konteks ini,
semakin terlihat urgensi untuk mempercepat proses
legislasi RUU KMIP.

· Agus Sudibyo, Koordinator Loby Koalisi Untuk
Kebebasan Informasi, Deputi Direktur Yayasan SET

http://agussudibyo.wordpress.com/2008/03/25/bencana-alam-dan-krisis-informasi-publik/

Leave a comment »

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.