Mitigasi Bencana di Kalsel

Definisi mitigasi adalah proses mengupayakan berbagai
tindakan preventif untuk meminimalisasi dampak negatif
bencana yang akan terjadi. Mitigasi merupakan
investasi jangka panjang bagi kesejahteraan
masyarakat.

Diketahui, Provinsi Kalsel kaya sumberdaya alam berupa
hasil hutan dan bumi. Kayu dan batu bara adalah
komoditas paling banyak dieksploitasi. Dalam
perjalanannya, banyak media masa memberitakan dampak
negatif akibat eksploitasi semena-mena yang
menyebabkan gangguan keseimbangan ekosistem. Berakibat
timbulnya bencana alam seperti banjir dan tanah
longsor ketika musim penghujan tiba.

Banjir dan tanah longsor, kalau diperhatikan merupakan
fenomena alam yang rutin datang seiring perubahan
musim dari kemarau ke penghujan. Namun intensitasnya
makin tahun terasa makin parah. Walaupun fenomena
banjir dan tanah longsor di daerah pegunungan dan
gelombang pasang di daerah pesisir merupakan hal yang
berulang setiap tahun, tetapi tetap saja terasa minim
antisipasi. Bencana alam sekarang tidak hanya
diakibatkan air dan tanah. Angin juga sering
menimbulkan malapetaka. Kedahsyatan puting beliung,
mampu menyapu semua yang ada di permukaan tanah.

Penanggulangan bencana alam adalah perkara
kemanusiaan, sehingga menjadi tanggung jawab setiap
manusia untuk saling membantu. Tetapi tetap di pundak
pemerintah tanggung jawab paling besar untuk
menanganinya.

Awalnya setiap bencana dikoordinasikan oleh Bakornas
Penganggulangan Bencana pimpinan Jusuf Kalla. Sejak
disahkannya UU No 24 Tahun 2007, badan itu diganti
dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Tugasnya adalah koordinasi, komando dan rekonstruksi.
BNPB diperkuat oleh dua lembaga yaitu panitia pengarah
dan panitia pelaksana. Panitia pengarah terdiri atas
masyarakat profesional dan sipil.

Pembuat UU itu berharap, badan bentukan baru tersebut
tidak terlalu birokratis dalam bertindak. BNPB
memiliki lembaga turunan yaitu BNPB provinsi dan
kabupaten, menggantikan fungsi satkorlak dan satlak di
era Bakornas.

Harus diperhatikan adalah apakah BNPB pada tingkat
provinsi dan kabupaten sudah terbentuk? Kalau
terbentuk, apakah sudah melaksanakan tugas dan fungsi
sebagaimana diamanatkan UU? Hal itu mendesak untuk
ditindaklanjuti, mengingat bencana alam di berbagai
daerah mulai mengancam. Seperti pasang tinggi di
sepanjang Kali Amandit yang menggenang berbagai
wilayah di HSS, daerah rawan longsor dan banjir di
wilayah Tapin, daerah berpotensi tsunami akibat gempa
dan pasang tinggi di wilayah pesisir Kalimantan
seperti Takisung, Batakan dan pantai di Kotabaru serta
pulau kecil di seputaran Pulau Laut. Juga kabupaten
lainnya.

Umumnya, Kantor Kesbang Linmas (Kesatuan Bangsa dan
perlindungan masyarakat) aktif dalam menanggulangi
setiap kejadian bencana alam, yang tangannya bisa
sampai tingkat kecamatan. Pertanyaannya, apakah setiap
Kantor Kesbang Linmas tingkat kabupaten sudah
melakukan mitigasi daerah yang rawan bencana alam di
wilayah kerja mereka? Sudah siapkah untuk
mengantisipasi apabila terjadi bencana alam?

Antisipasi misalnya mulai dari yang paling sederhana
yaitu pendirian posko pada tingkat kecamatan, sampai
yang kadang menjadi masalah yaitu pola kordinasi
antarpihak yang terkait. Sudah saatnya bupati menengok
sesaat ke instansi dibawahnya. Apakah sudah melakukan
mitigasi bencana alam di wilayah kerja mereka. Kalau
tidak dilakukan, maka pihak lain yang akan mengambil
simpati korban bencana alam tersebut. Tentunya, untuk
kepentingan politik masa yang akan datang.

Oleh: Wahyu Wardhana
Spesialis Bedah RS Hasan Basri Kandangan

About these ads

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: