DAS di Jabar Kritis

Written by Agus Dinar   

 

Benarkah warga Jawa Barat tak peduli lingkungan? Jawabnya, boleh jadi “iya benar”, tetapi boleh jadi juga “tidak benar”. Namun apa mau dikata, faktanya 25 daerah aliran sungai (DAS) di Jawa Barat (Jabar) saat ini dalam kondisi kritis, terutama DAS Cimanuk, Citarum, Ciliwung, dan Citanduy.
Untuk mengetahui tanda tanda kekritisan air DAS tersebut sangat mudah. Lihat saja secara fisik warna air di sejumlah DAS itu. Atau bagi warga Bandung, lihat saja warna air yang mengalir di Sungai Cikapundung dan Citarum. Warna air di kedua DAS ini pekat kehitam-hitam, pasti beracun akibat tercemar dan menebarkan aroma tak sedap.

Air yang berciri secara fisik seperti itu jelas sangat tidak layak untuk dimanfaatkan untuk budidaya perikanan maupun untuk mandi, cuci, dan kakus (MCK). Penyebab semua kerusakan dan kekritisan di DAS itu, pasti akan dialamatkan kepada kerusakan daerah hutan di hulu DAS.
Menurut data di Dinas Kehutanan Jabar, luas lahan hutan rusak atau kritis di Jabar mencapai sekitar 600 ribu hektare. Untuk mengembalikan kelestarian hutan rusak seluas itu dibutuhkan dana sekitar Rp 9 triliun, dengan jangka waktu rehabilitasi selama 9 tahun. Tetapi jangan khawatir, sebab Pemprov Jabar saat ini sudah mulai melakukan penghijauan kembali lahan hutan kritis dan rusak itu.
Persoalan kekritisan DAS ini sangat terasa di 49 aliran sungai yang mengalir di wilayah Kota Bandung dan sekitarnya. Tingkat sedimentasi di daerah aliran sungai (DAS) yang mengalir di wilayah Bandung sudah cukup mengkhawatirkan. Karena itu, bukan hal yang aneh jika setiap kali hujan deras mengguyur Kota Bandung dan sekitarnya, terutama daerah Bandung Selatan, banjir pun selalu muncul. Datangnya banjir itu seperti langganan saja.
Dalam kondisi seperti itu, orang akan mudah mengira penyebab banjir itu, antara lain, daerah resapan yang sudah tidak memadai lagi. Atau daerah tangkapan air yang harusnya terjaga kelestariannya telah beralih fungsi.
Perkiraan seperti itu boleh saja ada di benak setiap warga Bandung. Tetapi yang jelas, banjir itu adalah akibat meluapnya air 49 sungai yang mengalir di Bandung. Ini terjadi karena sungai-sungai tersebut mengalami sedimentasi yang tergolong tinggi, sebagai akibat ulah manusia yang kurang peduli terhadap kelestarian lingkungan. Harus diakui bahwa kelestarian lingkungan dalam siklus alamiah bagi ketersediaan air adalah kunci yang menentukan. Nah sumber alamiah ketersediaan air tersebut adalah hujan. Maka jika dalam siklus tersebut terjadi gangguan, praktis volume air yang seharusnya bisa tertampung di daerah-daerah resapan akan lari tak terkendali.
Sementara itu, sungai sebagai penampung akhir dari air hujan yang “lari tak terkendali” itu tak mampu lagi menampung seluruh air yang datang akibat adanya sedimentasi. Tak ayal air dalam volume besar tersebut menjadi ancaman yang berujung menjadi bencana banjir. Kepala Dinas Pengairan Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung, Farid Mulyadi, mengakui pada DAS yang ada di Bandung telah terjadi berbagai sedimentasi (pelumpuran). “Sedimentasi tersebut disebabkan karena air hujan yang turun terlebih dahulu di dataran tinggi tidak tertahan, sehingga volume run off (air larian) tinggi, dan sebelum masuk ke sungai, menjadi aliran lumpur,” ujarnya. Kondisi ini, menurut Farid, makin parah saat musim hujan, di mana tanah yang terus-menerus diguyur hujan menjadi jenuh dan mudah terbawa aliran air. Sebaliknya, pada musim kemarau, tanah tidak bisa menyerap air secara maksimal, sehingga persediaan air semakin berkurang.
Banyaknya sedimen yang mengendap di DAS, diperburuk lagi dengan menumpuknya sampah buangan masyarakat yang tinggal di perumahan liar sekitar DAS. “Belum lagi ada pihak-pihak yang ‘nakal’juga membuang limbah ke sungai,” ujar Farid.
Untuk memperkecil ancaman akibat sedimentasi yang berujung pada terjadinya banjir, menurut Farid, saat ini Pemkot Bandung tengah berupaya menormalisasi bangunan-bangunan liar di sekitar Sungai Cikapundung, mulai dari Babakan Siliwangi hingga alun-alun. “Bagian kiri dan kanan Sungai Cikapundung akan ditertibkan, sehingga inspeksi sebagai tindak lanjut program Cikapundung Bersih akan mudah dilakukan,” katanya.
Kondisi buruk sungai di Kota Bandung akibat sedimentasi kerap membuat warga kota kesal. Misalnya, tatkala Kali Citepus meluap beberapa waktu lalu, sejumlah pemilik rumah di dekat sungai itu terpaksa mengeluarkan barang-barangnya untuk menghindari genangan air yang menerobos masuk. Tak pelak sumpah serapah warga pun berhamburan. Maka jangan heran jika musim hujan tiba sebagian warga Bandung-khususnya yang berada dekat dengan DAS, Citepus atau DAS lainnya- emosinya akan labil. Amarah mereka pun terlihat memuncak.
Upaya memang sudah banyak dilakukan pihak pemerintah untuk menangani dan menanggulangi ancaman banjir di Kota dan Kabupaten Bandung serta daerah lain di Jabar. Salah satu upaya itu, sejak Maret 2006 ini, sekitar 30 kilometer aliran Sungai Citarum mulai dikeruk alias dinormalisasikan.
Hal ini diungkapkan Kepala Balai Citarum Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Ruchimat, usai rapat kerja (Raker) dengan Komisi D DPRD Jabar, awal bulan lalu. “Pengerukan sebagai salah satu cara untuk menanggulangi banjir di daerah-daerah sekitar Sungai Citarum yang selama ini selalu terjadi,” katanya.
Namun, menurut Ruchimat, di balik upaya ini ada kendala, yaitu soal lokasi pembuangan atau pemindahan endapan hasil pengerukan. Dipastikan ratusan ribu meter kubik lumpur hasil pengerukan itu apabila tak ditempatkan pada lokasi yang memadai akan menimbulkan gangguan lain terhadap aktivitas masyarakat.
Disebutkannya, endapan Sungai Citarum banyak juga yang masih berupa sampah. “Jadi penanganan dan relokasinya harus benar-benar diperhatikan,” kata Ruchimat Menurut rencana, endapan akan dipindahkan ke 14 lokasi yang merupakan daerah bekas aliran Sungai Citarum dan juga ke beberapa daerah lainnya.
“Dana tahun sebelumnya untuk pelaksanaan pengerukan Sungai Citarum ini sebesar Rp 108 miliar dan tahun ini meningkat, tapi saya belum tahu pasti berapa peningkatannya,” kata Ruchimat.
Kecuali soal itu, Sekretaris Komisi D DPRD Jabar H Dadang Nasser, wanti wanti, yang paling penting dalampenanganan banjir luapan Sungai Citarum ini adalah pemaprasan Curug Jompong yang saat ini menjulang setinggi 6 meter. “Karena salah satu penyebab banjir yang terjadi saat ini yakni adanya Curug Jompong. Aliran air Sungai Citarum tidak dapat mengalir deras akibat adanya curug itu,” katanya.
H Dadang Naser, kader Partai Golkar Kabupaten Bandung yang kini Sekretaris Komisi D DPRD Jabar itu juga mengatakan penanganan masalah banjir di Kota dan Kabupaten Bandung bisa dilakukan dengan membuat danau buatan seluas 300 hektare di Tegal Luar. “Danau buatan ini bisa multifungsi. Selain mengendalikan banjir, juga bisa menjadi sumber pengairan atau irigasi dan tempat pariwisata. Saya yakin tidak akan banjir di Dayeuh Kolot dan sekitarnya jika ada danau buatan tersebut,” ujarnya.
Pembuatan Danau Tegal Luar ini tampaknya harus menjadi alternatif yang layak diperhatikan pemerintah pusat, untuk menanggulangi banjir tahunan di Kota dan Kabupaten Bandung. Maka beralasan sekali jika Dadang Naser ngotot dalam mengupayakan terealisasinya danau buatan Tegal Luar ini. Toh jika Danau Tegal Luar itu terwujud, kemanfaatannya untuk seluruh masyarakat. Jadi, tidak ada salahnya jika pemerintah pusat, Pemprov Jabar, Pemkot dan Pemkab Bandung berembug serta menyatukan kekuatan finansialnya untuk mewujudkan danau buatan itu. (Agus Dinar)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: