Korban

Oleh Adrianus Meliala

Berkali-kali didera kecelakaan, musibah, dan ketidakberesan, masihkah masyarakat Indonesia mampu bertahan?

Belum lagi lumpur bekas banjir mengering dan tanah longsor diangkat, minyak tanah dan kacang kedelai tiba-tiba menjadi langka dan mahal harganya. Lalu, datang bahaya tahunan seperti demam berdarah dan muntaber. Kita belum pulih, tiba-tiba daging menghilang, harga beras membumbung, susu formula dicurigai terkontaminasi bakteri. Seperti belum cukup, sebentar lagi, kita dikejutkan harga minyak yang kian mahal.

Itulah situasi terkini yang menempatkan masyarakat Indonesia sebagai korban. Itu belum termasuk apa yang terjadi beberapa waktu lalu, tetapi tak kunjung terpecahkan dan menjadi penyebab munculnya orang stres, bahkan depresi. Sebut korban lumpur Lapindo, korban kecelakaan berbagai moda transportasi, korban tsunami di Aceh yang belum kebagian rumah, maupun korban penggusuran perluasan ruang terbuka hijau.

Tampak para pengambil kebijakan publik serta politisi tidak terlatih dengan perspektif atau cara pandang dari sisi korban. Karena itu, sentuhan melalui kebijakan atau tindakan terlihat tidak komprehensif, malah salah. Karena bukan perhatian utama, wajar jika reaksi penanganan masalahnya tidak cepat.

Kasus lumpur Lapindo merupakan contoh tepat. Penanganan korban seadanya, bahkan terbengkalai mengingat tidak cukup kuat komitmen meletakkan kepentingan korban sebagai yang utama. Adalah ironis melihat korban berdemo ke Istana Presiden di Jakarta, menutup jalan, bahkan berkelahi antarmereka terkait masa depan yang kelabu.

Contoh klasik, korban kejahatan yang ditelantarkan. Namun, itu bukan fenomena Indonesia saja. Di mana-mana, sistem peradilan lebih memerhatikan pelaku kejahatan untuk dikorek informasinya, jika perlu diobati bila terluka sebelum diajukan ke pengadilan dan, jika bersalah, dibawa ke lembaga pemasyarakatan. Singkatnya, sejelek-jeleknya, masih ada perhatian.

Berbeda dengan nasib korban. Setelah kepolisian mengambil keterangan, lalu secara sistematik “dijauhkan” dari kasusnya. Kontak baru terjadi lagi saat korban dipanggil pengadilan sebagai saksi. Selanjutnya, jangan berharap mendapat rehabilitasi atau kompensasi dari negara mengingat lembaganya (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) belum terwujud.

Isu pemberian kompensasi dan rehabilitasi korban, serta rekonsiliasi korban dengan pihak yang menyebabkan viktimisasi, memang tidak populer di Indonesia. Negara, sebagai pihak di mana warga berharap memperoleh pengayoman, nyatanya tidak memelopori pemberian kompensasi dan rehabilitasi itu. Kesan bahwa kompensasi dan rehabilitasi adalah “biaya” yang seyogianya dihindari amat jelas.

Sulit berempati

Terkait kondisi korban yang, sengaja atau tak sengaja dilupakan, ada beberapa penjelasan.

Pertama, kebanyakan orang Indonesia kemungkinan besar mati rasa alias tidak sensitif. Melihat penderitaan orang lain yang telah (langsung atau tidak) menjadi korban dari perbuatan orang lain, kita masih tega membicarakan ada tidaknya hukum yang mengatur, prosedur, dan mekanisme pertanggungjawaban ketimbang berbuat cepat.

Penulis sebenarnya menolak pendapat ini mengingat masyarakat Indonesia umumnya ramah, atentif, bahkan sensitif atas apa yang terjadi di sekitarnya. Namun, sebagai komunitas, apalagi ketika sudah tinggal di perkotaan, gejala masyarakat yang dingin, anonim, dan berjarak mudah dijumpai. Dengan begitu, empati sulit muncul.

Kedua, tampaknya jika diri sendiri sudah menjadi korban, kesadaran akan hak-hak korban baru menguat. Dengan kata lain, kemampuan menggunakan perspektif korban “menunggu” menjadi korban sungguhan dulu. Kini, hampir semua aktivis LSM prokorban memiliki riwayat itu. Karena putranya gugur saat Insiden Semanggi I, seorang ibu, misalnya, gigih memperjuangkan peradilan bagi militer yang menembaki warga sipil.

Ada masalah di sini. Adalah terlalu mengabaikan kecerdasan jika baru berempati dan sensitif pada nasib korban setelah kita sendiri menjadi korban. Bukankah peradaban manusia dibangun dari kemampuan manusia mempelajari pengalaman orang terdahulu tanpa harus mengalami sendiri?

Pemerhati korban

Berangkat dari isi UU Perlindungan Saksi dan Korban, dewasa ini telah terbentuk cikal-bakal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Dikatakan cikal-bakal mengingat calon pengurusnya masih menjalani fit and proper test di DPR meski tenggat sesuai dengan UU telah lewat.

Masalah lain terkait LPSK adalah lembaga itu tidak berpretensi menjadi penampung dan pemberi rehabilitasi/kompensasi bagi semua jenis korban, tetapi hanya untuk korban kejahatan saja. Lebih spesifik, korban korupsi dan pelanggaran HAM berat. Padahal, seperti diilustrasikan, viktimisasi (atau situasi menempatkan orang sebagai korban) tidak berasal dari kejahatan saja. Kepada siapa korban nonkejahatan mengadu?

Mengingat magnitude dari berbagai kondisi yang menyebabkan timbulnya korban begitu luas, ada harapan pemerintah merespons dengan membentuk kementerian negara terkait penanganan korban. Selaku kementerian negara, pejabatnya menjadi pihak yang konsisten menyuarakan kepentingan korban yang (kebanyakan) adalah masyarakat menengah ke bawah dan berjumlah besar. Kementerian ini diharapkan memerankan devil’s advocate atau pihak yang bermain peran antagonis. Harapannya agar concern sesama pejabat pemerintah kian tinggi.

Adrianus Meliala Guru Besar Kriminologi FISIP UI

http://www.kompas.com/kompascetak/read.php?cnt=.xml.2008.03.13.00380729&channel=2&mn=158&idx=158

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: