Pemerintah Belum Bijak Terhadap Air

penulis: T. Mukhlis

What is the nature of the world stuff? Pertanyaan itu
diajukan oleh Thales (624 – 546 SM). Secara harfiah
artinya, apa sebenarnya bahan alam semesta ini?
Pertanyaan yang sangat mendasar. Dan dijawab sendiri
Thales dengan air. Ya, air adalah bahan dari alam
semesta ini. Thales menganggap bahwa air sebagai
sesuatu yang amat diperlukan dalam kehidupan. Ia
berpendapat bumi ini terapung di atas air. Pertanyaan
dan jawaban Thales ini telah mengantarkannya sebagai
orang yang mula-mula berfilsafat.

Tulisan ini tak hendak berfilosofis. Air, sebagaimana
ungkapan Thales adalah substansi dasar yang sangat
dibutuhkan oleh makhluk hidup. Air juga menjadi
kebutuhan dalam setiap rumah tangga, kegiatan
pertanian, ekonomi, dan industri. Permasalahan air
semakin kompleks seiring bertambahnya usia dunia ini.
Masalah yang umum dihadapi saat ini adalah konsumsi
air yang terus meningkat sejalan dengan pertambahan
penduduk, sedangkan sumber air bersih semakin menurun
dari segi kualitas dan kuantitas. Implikasinya adalah
sebagian manusia sangat menderita karena kekurangan
air dan tidak tersedianya air bersih.

Air merupakan bagian dari pembangunan berkelanjutan,
termasuk di dalamnya air dan sanitasi, energi,
kesehatan, pertanian, dan sebagainya. Hal terpenting
dalam setiap kebijakan pembangunan mengenai
pengelolaan air adalah bahwa air berhubungan dengan
aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Oleh karena itu
diperlukan pengelolaan sumberdaya air yang dimulai
dari kebijakan pemerintah tentang air, seperti
bagaimana menyediakan air bersih bagi masyarakatnya,
pembangunan sistem irigasi yang memiliki asas adil dan
merata atau perlindungan terhadap fungsi-fungsi
ekosistem.

Secara yuridis, dinyatan dalam pasal 33 UUD 1945.
Salah satu bunyinya bahwa pengelolaan sumberdaya alam
termasuk air harus dipergunakan untuk kemakmuran
masyarakat daerah dan bangsa. Namun secara faktual,
pembangunan yang telah dilakukan belum disertai dengan
perangkat hukum yang menjamin tercapainya tujuan
tersebut, yaitu pembangunan ekonomi, sosial dan
perlindungan atas pengelolaan sumber daya alam dengan
pendekatan secara holistik.Masyarakat masih mengeluh
tentang ketersediaan air bersih yang disalurkan oleh
perusahaan pemerintah dengan kualitas dan pelayanan
yang buruk.

Dalam kebijakan pengelolaan air bersih, pemerintah
Indonesia harus menganggarkan dana minimal 471 triliun
rupiah setiap tahunnya. Dana tersebut sangat
dibutuhkan untuk memperbaiki, merevitalisasi, dan
meningkatkan kualitas pelayanan teknis yang ada. Serta
pembangunan baru prasarana dan sarana air minum yang
dimulai sejak pengadaan air baku, membangun bangunan
sadap air baku, transmisi, instalasi pengolahan air,
bak penumpang, jaringan distribusi, dan sambungan
rumah. Bappenas mencatat sejak tahun 2000 kapasitas
air terpasang adalah 95.078 liter/detik dengan
kapasitas operasi hanya 72.303 liter/detik. Untuk
tahun 2015 kapasitas terpasang mencapai 215.000
liter/detik, sedangkan kebutuhan minimum sebesar
377.372 liter/detik. Namun pemerintah menyadari bahwa
hanya 20- 30 peresen penduduk yang dapat terlayani.
Khusus untuk NAD pelayanan air bersih hanya mencapai
angka 5-10 persen dari jumlah penduduk.

Berorientasi publik

Hampir setiap saat dibaca kabar tentang
keluhan-keluhan rakyat Aceh terhadap pelayanan air
bersih oleh pemerintah. Pemerintah telah melimpahkan
kebijakan pelayanan air bersih kepada Badan Usaha
Milik Daerah (BUMD) yaitu PDAM dan BPAM. Setidaknya
ada 15 PDAM dan 4 BPAM di seluruh Nanggroe Aceh
Darussalam. Namun banyaknya keluhan menunjukkan
kinerja BUMD ini belum maksimal.

Keluhan umum sering ditemui seperti macetnya suplai
air, kualitas air yang rendah, dan membludaknya
tagihan yang tidak sesuai dengan pelayanan. Masyarakat
terpaksa membeli air bersih baik berupa isi ulang
maupun jerigen.

Bisnis air bersih ini tak dapat dihindari akibat
sulitnya masyarakat memperoleh layanan air yang
berkualitas. Celakanya, bisnis air mineral sendiri
sangat meresahkan rakyat karena dicurigai pengusaha
air mineral ini memanfaatkan sumber air yang sedianya
diperuntukkan bagi masyarakat setempat. Akan tetapi
persoalan lain muncul ketika banyak masyarakat kurang
mampu tidak sanggup membeli air mineral maupun
jerigen. Mereka terpaksa mengkonsumsi air keruh yang
rentan terhadap penyakit.

Jika ditilik dari UUPA bab XX tentang Perencanaan dan
Pembangunan Tata Ruang fenomena dan bab XXII tentang
Perekonomian ini sangatlah kontradiktif. Ini harus
dijawab pemerintah Aceh, karena amanah UUPA belum
berjalan yang mengarah kepada kesejahteraan rakyat
Aceh.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui United
Nations Committee on Economic, Social, and Cultural
Rights telah mendeklarasikan bahwa selain air
dinyatakan sebagai barang sosial dan budaya, akses
terhadap air merupakan hak dasar (fundamental right).
Hak dasar merupakan hak kodrati yang melekat pada diri
manusia, bersifat universal. Salah satu hak kodrati
adalah hak hidup dan memperoleh kesejahteraan.
Pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya air merupakan
salah satu aspek yang berhak dimiliki oleh manusia
untuk kesejahteraannya. Konflik kepentingan dalam
pengelolaan sumber daya air tidak seharusnya
mengurangi akses air bersih bagi warga masyarakat.

Ternyata masalah air tidak hanya dialami oleh
masyarakat, pihak PDAM pun tak luput dari
masalah-masalah. Masalah utama yang paling krusial
adalah ketidakmampuan PDAM dalam membayar utang, bahan
baku yang semakin mahal, dan tarif air minum yang
relatif masih rendah. Sedangkan masalah pelayanan dan
kinerja di antara lain masih banyak terdapat kebocoran
pada pipa, kapasitas, kualitas, kontinuitas pelayanan
dan otorisasi pengelolaan yang belum diserahkan
sepenuhnya. Kemudian kebijakan nasional yang masih
mengijinkan subsidi dianggap salah satu masalah besar
begi peningkatan layanan air bersih kepada masyarakat.

Menurut hemat kami, mengenai subsidi ini, pemerintah
harus membuat terobosan subsidi yang tepat sasaran
yakni dengan memprioritaskan masyarakat daripada
pebisnis yang memanfaatkan air dalam bisnisnya.
Selanjutnya pemerintah juga harus berani menolak
investasi pihak asing yang coba memanfaatkan PDAM
untuk diprivatisasikan. Kejadian ini pernah menimpa
PAM Jaya Jakarta. Di Aceh, kita tidak mengharapkan hal
seperti ini karena privatisasi air merupakan lahan
bisnis bagi pemilik modal. Privatisasi tidak tertutup
kemungkinan bisa saja terjadi akibat ketidakmampuan
PDAM dalam meningkatkan pelayanan kepada publik dan
juga pengelolaan utang. Menyikapi problema ini akan
menjadi sebuah tantangan bagi pemerintah daerah dalam
menjalankan kebijakan yang diharapkan oleh
masyarakatnya.

Air merupakan kebutuhan kompleks bagi masyarakat
dunia. Tumbuhan, hewan, dan benda-benda lain di dunia
juga membutuhkan air. Firman Allah swt; Sesungguhnya
dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya
malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa
apa yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah
turunkan dari langit berupa air, lalu dengan ait itu
Dia hidupkan bumi sesudah matinya dan Dia sebarkan di
bumi itu segala jenis hewan, dan pengisaran angin dan
awan yang dikendalikan antara langit dan bumi; sungguh
(terdapat) tanda-tanda (keesaan dan kebesaran Allah)
bagi kaum yang memikirkan (QS.Al-Baqarah:164) Nah,
mari kita memanfaatkan dan mengelola air dengan
sebaik-baiknya.

*) Penulis adalah Deputi Direktur SKePA (Studi
Kebijakan Publik Aceh)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: