UU Bencana Baru Diadopsi Satu Pemda

[MI] Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana (Bakornas PB) menyatakan baru Provinsi Sumatra Barat yang mengadopsi Undang-Undang (UU) No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang diwujudkan dalam peraturan daerah (perda).

“Hingga saat ini, setahu saya, baru Pemerintah Provinsi Sumatra (Sumbar) yang telah membuat perda. Ini langkah penting karena Sumbar memang daerah yang rawan bencana,” tandas Direktur Mitigasi Bencana Bakornas PB Sugeng Triutomo, kemarin, di Jakarta.

Sugeng menambahkan alasan pemerintah daerah (pemda) tidak segera membuat Perda karena saat itu UU No. 24 Tahun 2007 belum memiliki peraturan turunannya, seperti peraturan pemerinah (PP) atau peraturan presiden. Namun, jelasnya, pada 28 Februari 2008, PP yang mengatur penyelenggaraan, pengelolaan dana, penyaluran bantuan, dan peran donor serta negara asing telah terbit.

Ia menjelaskan walaupun perda belum dibuat, penanganan bencana di daerah sebetulnya tidak terlalu terhambat. Pasalnya, setiap daerah masih dapat mengaktifkan Satuan Koordinasi Pelaksana (Satkorlak) dan Satuan Pelaksana (Satlak) untuk penanggulangan bencana.

Namun Sugeng menekankan pemda agar membuat perda yang membutuhkan paling tidak sekitar enam bulan. Waktu enam bulan bisa dijadikan masa transisi diberlakukannya UU No. 24 Tahun 2007 yang menggantikan peraturan lama.

Menurut Sugeng, tanpa adanya perda, dikhawatirkan, apabila terjadi bencana, Satkorlak atau Satlak akan kesulitan meminta dana atau pertanggungjawaban dari dinas-dinas. Pasalnya, landasan hukum pendirian Satkorlak dan Satlak telah diganti.

Satkorlak diganti

Dengan berlakunya UU No. 24/2007 dan terbitnya PP, otomatis Bakornas akan diganti menjadi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Dengan begitu, nama Satlak dan Satkorlak juga akan diganti menjadi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

“BPBD akan mengambil dana bencana dari dinas-dinas. Kalau masih pakai nama Satlak atau Satkorlak, itu berarti tidak mengacu pada peraturan yang ada,” tandasnya.

Dengan terbentuknya perda, daerah bisa segera membuat perangkat di dalamnya. Beberapa perbedaan antara Bakornas PB dan BNPB, menurut Sugeng, BNPB bersifat struktural. Dengan demikian, proses penanggulangan bencana akan lebih optimal dan efektif. Selain itu, akan ada alokasi dana khusus pada BNPB.

Sementara itu, Bakornas PB, Satkorlak dan Satlak lebih bersifat fungsional yang ditangani oleh pejabat berbeda-beda dari berbagai instansi. Saat bencana, Bakornas kerap lambat dalam mengumpulkan pasukan.

Sumber: Media Indonesia, Jum’at, 14 Maret 2008

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: